Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sanksi Pidana Poligami Dalam Draft RKUHP Pasal 465-466”disusun oleh Fahmil Huda Dinil Futra, NIM 10117012. Maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana aturan dalam Draft RUKHP pasal 465-466 tentang sanksi pidana bagi pelaku poligami ditinjau dari segi maqasid syariah. Hal tersebut terkait dengan sejauh mana mashlahah yang hendak dicapai dalam aturan tersebut dalam hal kesejahteraan dan pencegahan dampak negatif yang muncul dari praktik poligami yang ilegal. Faktor utama yang mendorong penulis dalam memilih judul ini karena dalam naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI pada tanggal 24 Februari 2017 membahas tentang pemberian sanksi pidana bagi pelaku poligami. Salah satu pasal dalam Draft RKUP tersebut membicarakan tentang sanksi pidana 5 tahun penjara hingga denda berupa uang jika seorang pelaku poligami mengetahui bahwasanya baginya terdapat penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan kembali. Bahkan pada ayat 2 dalam pasal 465 tersebut mengancam dengan pidana 7 tahun penjara atau pidana denda jika si pelaku menyembunyikan pernikahannya tersebut atau disebut dengan poligami ilegal. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang langsung penulis ambil dari buku-buku yang berisi gagasan tentang teori Maqashid Syariah, Hukum Perkawinan Di Indonesia, dan buku-buku terkait dengan poligami. Dalam pengolahan data penulis menggunakan metode analisis isi (content analisis). Sedangkan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif dimana data yang terkumpul diolah secara selektif dan sistematis kemudian ditariklah kesimpulan khusus yang merupakan hasil dari penelitian. Setelah penulis melakukan kajian secara mendalam maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam pembentukan aturan mengenai sanksi pidana poligami dalam naskah draft RKUHP tersebut ditemukan mashlahah di dalamnya. Mashlahah tersebut bertujuan untuk menertibkan praktik poligami yang terjadi sebelumnya di Indonesia agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik poligami tersebut khususnya istri dan anak. Jika aturan tersebut diterapkan maka hak-hak wanita akan terlaksana seutuhnya dan tidak diterlantarkan lagi hingga tujuan dari pernikahan demi terwujudnya keluarga yang rukun dan damai tercapai. Lain dari pada itu banyak hal yang terhindari dari penerapan aturan tersebut seperti penelantaran kaum perempuan, konflik dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian dan kerusakan moral serta psikis anak bangsa akibat praktik poligami yang ilegal.