Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)”, skripsi ini di tulis oleh Okta Prananda, Nim: 1315.028, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan nagari ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung). Penulis membuat skripsi ini dilatarbelakangi karena melihat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintah Nagari yang menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari selain memiliki fungsi dan tugas juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang kemudian juga di pertegas dalam Perda Provinsi No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari juga dijelaskan tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari.Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam sistem Pemerintahan Nagari ditinjau dari Fiqh Siyasah di Kecamatan Candung. Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan observasi dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi, serta menemui informan untuk melakukan wawancara tentang masalah yang sedang diteliti dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permaslahan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi dalam sistem pemerintahan Nagari memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam masalah penyelenggaraan pemerintah Nagari karena KAN merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah pemerintahan Nagari. KAN juga ikut serta dalam mengusulkan rancanagan peraturan nagari bersama pemerintahan Nagari terutama yang berkaitan dengan masalah adat disamping itu Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan rencana APB Nagari yang kemudian dibahas dan disepakati dalam MUSREMBANG. Dengan demikian masyarakat terkhussnya masyarakat Nagari Lasi kecamatan candung merasa sangat terbantu melalui KAN dalam menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah sengketa adat dan tanah ulayat (pusako tinggi). Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah posisi yang seperti ini sama halnya dengan posisi lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak untuk memberi suatu keputusan. sehingga dari satu sisi ada kemiripan dan disatu sisi lagi ada perbedaan dimana lembaga yudikatif ditingkat negara akan langsung bersifat inkrah namun di KAN sebelum putusan itu bersifat inkrah maka akan ada jalan lain yang harus ditempuh kembali yaitu KAN akan bermusyawarah kemabali dengan walinagarai dan BAMUS serta alim ulama, cadiak pandai maka disitu akan diputuskan. Demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat