Abstrak
ABSTRAK Tesis ini ditulis oleh MISDAR, NIM. 101.16.001 dengan judul “Konsepsi Wasiat Wajibah Menurut Fiqh dan Hukum Positif Indonesia Serta Implementasinya di Mahkamah Agung RI (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999 Tentang Wasiat Wajibah Kepada Saudara Non Muslim).” Adapun yang memotivasi Penulis dalam memilih judul ini disebabkan karena Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999 Tentang Wasiat Wajibah tidak bersesuaian dengan konsep Wasiat Wajibah yang ditawarkan oleh Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut kesepakatan para ulama Wasiat Wajibah hanya diperuntukkan bagi walidain dan aqrabin yang tidak menerima warisan, sedangkan mereka yang menerima warisan tidak mendapat Wasiat Wajibah. Lain lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan Wasiat Wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun lain halnya dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999 Tentang Wasiat Wajibah yang diberikan kepada Saudara Kandung Non Muslim. Sementara yang Penulis ketahui bahwa orang yang berlainan agama dengan pewaris, menjadi terhalang untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Dalam membahas permasalahan tersebut, Penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alur berfikir deduktif dan induktif, serta tidak tertutup kemungkinan digunakan analisis komparatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Setelah permasalahan tersebut diteliti, maka ditemukanlah hasil sebagai berikut: bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 51 K/AG/1999 Tentang Wasiat Wajibah kepada Saudara Kandung Non Muslim: 1. Qiyas: bahwa illat yang ada pada pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, memiliki sebab dan alasan yang sama dengan kasus kewarisan beda agama tersebut, yaitu berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. 2. Mahkamah Agung berpegang pada salah satu pendapat ulama fiqh kontemporer Yusuf Al-Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai, tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi. 3. Peruntukan wasiat wajibah tidak dilihat dari agama seseorang, tetapi dilihat dari kedekatannya dengan pewasiat. 4. Bahwa hokum diterapkan untuk menegakkan keadilan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan social (social engginering).