Abstrak
Skripsi ini berjudul: “PENYELESAIAN PERKARA PERUBAHAN AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)”. maksud dari judul ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dan penyelesaian perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama bukittinggi. Skripsi ini ditulis oleh AMELIA ANTIKA, NIM. 1114.045, Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mengenai poin pertama masalah perkawinan tidak ditemukan perkara perubahan akta nikah, faktanya Pengadilan Agama Bukittinggi tinggi menerima perkara Perubahan Akta Nikah dan telah diberi penetapan dengan Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana penetapan perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Perubahan akta nikah Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan penetapan dari perkara tersebut. Setelah data terkumpul, penulis menganalisa data dalam bentuk deskriptif analitis, dimana penulis akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dan penetapan perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi. Melalui metode yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan Perubahan Akta Nikah tidak saja menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama saja tapi juga berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah yang merupakan ketentuan lanjutan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak dilihat dari segi kepentingannya, digunakan untuk membuat passport dengan didukung beberapa bukti tertulis dan saksi-saksi. Selanjutnya, Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi mengabulkan perubahan Akta Nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, karena perubahan Akta Nikah ini bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dikemudian hari bagi pihak-pihak yang haknya dirugikan dalam perkawinan.