Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2018Versi 1

Hak Hadhanah pasca perceraian beda agama

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Islam•4 dilihat · 2 unduhan

Abstrak

ABSTRAK Tesis ini berjudul: “Hak Hadhanah Pasca Perceraian Beda Agama”, Latar belakang penulis membahas judul tersebut karena penulis melihat masih banyak terdapat kasus-kasus sengketa hak asuh anak yang terjadi pada perceraian yang dilakukan oleh pasangan beda agama yang menurut penulis pada dasarnya belum ada aturan pasti yang menjadi payung hukum untuk memutus hak asuh anak pada perceraian pasangan beda agama, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sesungguhnya permasalahan hak hadhanah pasca perceraian beda agama baik di mata hukum positif maupun di mata hukum Islam. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian pada tesis ini adalah bagaimana tinjauan hukum positif terhadap hak hadhanah pasca perceraian pada pasangan beda agama serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak hadhanah pasca perceraian pada pasangan beda agama. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap hak hadhanah pasca perceraian pada pasangan beda agama serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak hadhanah pasca perceraian pada pasangan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat komparatif, yaitu membandingkan satu variabel atau lebih dan selanjutnya dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan norma hukum yang ada serta dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer untuk hukum positif terdiri dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan bahan hukum primer untuk hukum Islam tediri dari pendapat para ulama fiqh. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, atau lainnya, yang terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang untuk selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisa komparatif. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum positif memandang ibu sebagai prioritas dalam pemeliharaan anak kecil yang belum mumayyiz. Aturan ini terdapat dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya saja, dalam kasus sengketa hak asuh anak pasca perceraian beda agama, hukum positif tidak menjadikan islam atau tidaknya pengasuh sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum Islam memandang hak hadhanah pasca perceraian beda agama sebagai sesuatu yang sangat penting dan erat hubungannya dengan Islam atau tidaknya pengasuh. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sepertı pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa Islam atau tidaknya pengasuh tidak menjadi penentu dalam memberikan hak asuh anak, namun Jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat sebalıknya  

Kata kunci

ayick

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1Hak Hadhanah pasca perceraian beda agama2018 · oai:ais:skripsi:3489