Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul : “Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kota Payakumbuh (Studi Yuridis Normatif dan Empiris)”. Penulisan Tesis ini di latarbelakangi dari fenomena persoalan pernikahan yang semakin berkembang. Banyak hal baru terjadi yang membutuhkan jawaban hukum. Di antara persoalan yang muncul adalah dalam hal perwalian yaitu tentang persyaratan adilnya wali dalam pernikahan, dengan maraknya saat ini fenomena-fenomena kejahatan (kefasikan/ketidakadilan) yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Tidak hanya dari sisi kuantitas, akan tetapi modus dan modelnya juga semakin beragam. Ada perbedaan pendapat tentang kedudukan wali fasik di kalangan ulama dan begitupun di dalam peraturan dan perundang-undangan, persoalan wali tidak begitu jelas dan tegas, maka untuk itu diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kedudukan wali fasik dalam pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana pula prakteknya oleh PPN di Kota Payakumbuh. Tesis ini merupakan penelitian lapangan (field resarch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini berusaha mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan realitas sosial sehingga menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari masyarakat yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan wali fasik dalam pernikahan dalam tinjauan dari hukum Islam ada dua pendapat di kalangan ulama tentang wali fasik, menurut Mazhab Syafi’i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hambali tidak ada wali bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kemudian persoalan wali membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat maka dalam hal ini tidak dapat diserahkan kepada orang fasik. Kemudian Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian karena kefasikan tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum, dan tidak pernah ada riwayat bahwa seorang wali pada masa Rasulullah SAW dan masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikanya. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia tidak ada penekanan terhadap persyaratan wali adil dalam pernikahan dan ini sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali. Mengenai realisasi dan penyelesaian kasus wali fasik dalam pandangan PPN di Kota payakumbuh lebih cenderung dengan pendapat ulama Syafi’iyah dan mazhab Hambali bahwa wali itu disyaratkan adil. Dalam penentuan kriteria wali fasik PPN menjadikan shalat sebagai standar ukuran keadilan seorang wali.