Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Syarat Tambahan Oleh Kan untuk Menikah Ditinjau Menurut Hukum Islam di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang” di tulis oleh Desi Susanti, Nim 1114.014, Jurusan Hukum Keluarga Islam. secara umum maksud dari judul ini adalah kenapa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan syarat tambahan untuk menikah di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang dengan adanya berbagai pandangan dari pasangan yang telah melanggar syarat tersebut dan pandangan dari generasi muda di nagari tersebut. Adapun yang memotivasi penulis dalam menulis judul ini adalah karena adanya kebijakan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di nagari Bukik Batabuah, yang menetapkan ada syarat tambahan yang harus diikuti oleh masyarakat di nagari Bukik Batabuah. Syarat yang ditetapkan adalah syarat yang tidak ada aturan yang pasti dalam Al-Qur’an. Syarat tambahan tersebut seperti adanya suatu aturan adat yang melarang terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesuku, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada nash qath’i yang mengatur tentang adanya larangan melakukan perkawinan sesuku. KAN memberikan syarat tambahan menikah yakni larangan menikah sesuku dengan alasan perkawinan tersebut dapat merusak sistem kekerabatan matrilineal dan merusak adat salingka nagari yang sudah ada sejak dahulu. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka KAN tidak akan memberikan surat izin untuk menikah. Akibatnya pernikahan tidak dapat dilangsungkan sesuai prosedur yang berlaku. Pengumpualan data dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan dengan observasi, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang terjadi di masyarakat dan dengan metode wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Di samping itu, penulis juga mengambil sumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pada dasarnya syarat yang diberikan tersebut bukanlah syarat yang telah ada aturannya dalam Islam. Namun syarat yang diberikan oleh KAN tersebut sudah menjadi aturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat di nagari Bukik Batabuah tersebut. Jika aturan itu dilanggar maka akan dikenakan sangsi adat. Di samping itu, kebijakan KAN tidak memberikan surat izin untuk menikah bagi pasangan yang tidak mengikuti aturan adat yang ada adalah dalam rangka mencegah timbulnya mudharat bagi mamak, kemenakan, pemuka adat dan masyarakat Bukik Batabuah pada umumnya. Syarat tambahan yang diberikan oleh KAN ini menimbulkan berbagai pendapat dari beberapa masyarakat, seperti pendapat dari pasangan menikah sesuku yang mengatakan bahwa sebenarnya syarat tersebut tidak ada diatur dalam Al-Qur’an ataupun Sunah, hanya saja ketentuan tersebut sudah diberlakukan dimasyarakat sejak zaman dahulu. Begitu juga dengan generasi muda yang akan menikah nantinya, mereka memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dari pendapat yang disampaikan oleh pasangan yang melakukan nikah sesuku, yakni aturan tesebut hanyalah aturan adat yang tidak ada ketentuan yang pasti dalam Al-Qur’an. Namun, tetap harus diikuti karena ketentuan tersebut telah ada sejak dahulunya.