Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul“SANKSI PELANGGARAN SUMPAH JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945 DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”, maksud dari judul ini ialah mengkaji tentang bentuk pelanggaran sumpah jabatan menurutUUD 1945 dan diperbandingkan dengan aturan-aturan yang digariskan dalam Fiqih Siyasah. Motivasi penulis untuk memilih judul ini ialah karena makin maraknya terjadi penyalahgunaan jabatan yang sering dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga sehingga mereka melupakan sumpah jabatannya dahulu baik selaku Kepala Negara apabila mereka terbukti menyalahi sumpah jabatan maka baginya hanya diberikan sanksi pemecatan sementara itu bagi Kepala Negara dan pejabat-pejabat negara yang lainnya yang beragama Islam, menanggapi bahwa sanksi pemecatan itu sudah merupakan sanksi dari sumpah jabatannya, tanpa memikirkan bahwa sumpah yang diucapkannya itu dengan menyebut nama Allah SWTjuga merupakan hutang yang harus dibayar kepada Allah dalam bentuk kafarah. Bila diamatipasal yang menerangkan sanksi pelanggaran sumpah jabatan menurut UUD 1945 bahwa apabila Kepala negara melanggar isi diktum sumpah, maka baginya diberikan sanksi berupa pemecatan dari jabatannya sesuai dengan BAB II pasal 3 ayat 4 alternatif 1 dan 2, sementara dalam Fiqih Siyasah menjelaskan bahwa apbila Kepala negara melanggar sumpah jabatannya maka baginya juga diberikan sanksi pemecatan, namun yang pasti dalam Fiqih Siyasah tidak menurut apakah seorang Kepala negara yang melanggar sumpahnya di samping dikenakan sanksi pemecatan juga harus membayar kafarah sebagai hutangnya kepada Allah SWT.Dalam permasalahan di atas, penulis mengumpulkan data dengan metode library research (penelitian kepustakaan), yakni dengan mengumpulkan data-data dan mempelajari sistem pengangkatan Presidendi Indonesia menurut UUD 1945, ketetapan MPR No. IV tahun 1999 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan Presiden RI.Dari data-data yang penulis kumpulkan kemudian penulis mengolah dengan metode tekhnik content analysis (analisis isi), serta diformulasikan dengan sistem berfikir induktif, deduktif dan komperatif. Setelah penulis melakukan pembahasan secara saksama penulis berkesimpulan, bahwa sanksi pelanggaran sumpah Kepala Negara tetap memberlakukan UUD 1945 dan memberlakukan hukuman kafarah bagi Kepala Negara yang beragama Islam dengan memperkuat keberadaan UUD 1945 dan dengan memuat ketentuan hukuman kafarah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 89.