Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Gumaru Baru Kecamatan portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”, skiripsi ini ditulis oleh Tukma Bujing Harahap, NIM. 3213.099, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi 1438H / 2017M. Latar belakang mengangkat judul ini adalah untuk menganalisis sistem pengupahan buruh tani di Desa Gumarupu Baru Kecaman Portibi Kabupaten Padang Laswas Utara, Dimana sistem pengupahan buruh tani di desa tersebut yaitu bayak terjadi dengan cara membayar upah terlebih dahulu, dan dimana dan proses upah- mengupahnya terdapat akad atau perjanjian kurang jelas diantara kedua belah pihak, yaitu pihak buruh tani dan pihak pemilik lahan, sehingga mengakibatkan diantara kedua belah pihak ada yang terdzalimi. Agar tidak terjadi ketimpangan maka kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana sistem upah yang diatur dalam undang-undang atau Al-quran dan hadist yang sebenarnya agar dalam pengupahan tidak ada yang terzdalimi. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan Analisis kualitatif untuk menganalisa tersebut peneliti menentukan jumlah populasi dan sampel terlebih dahulu. Penelitian ini penulis lakukan di Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam mengumpulkan data yang di butuhkan, penulis menggunakan instrumen penelitian dan memberi tanda chek (√) pada setiap pernyataan lalu peneliti membagikan Qoesioner kepada pihak pemilik lahan dan pihak buruh tani, dimana terdapat 35 orang jumlah populasi dan sampel yaitu 10 orang pemilik lahan dan 25 orang ibu-ibu buruh tani. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan hasil dari qoesioner yang paling tertinggi bahwa pihak pemilik lahan 40% setuju dan 40% cukup setuju bahwa pihak pemilik lahan belum melakukan sistem upah berdasarkan perspektif ekonomi Islam kemudian 40% pihak buruh tani menganggap tidak setuju dan 40% buruh tani menganggap sangat tidak setuju kalau sistem pengupahan di Desa Gumarupu Baru belum sesuai berdasarkan perspektif ekonomi karena hasil qoesioner tertinggi menyatakan 50% sangat tidak setuju bahwa buruh tani adil dalam bekerja dan tidak melakukan kecurangan dan 60% pihak buruh tani menyatakan sangat tidak setuju bahwa sudah merasa adil terhadap sistem pembayaran upah tersebut.