Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAYAKUMBUH DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” yang disusun oleh Mardyah. Z Nim 3213.152, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah untuk menganalisis sistem yang diterapkan dalam proses pemungutan retribusi jasa umum yang difokuskan ke retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh dilihat dari segi ekonomi Islam. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi bahwa dalam upaya pembangunan daerah, masing-masing daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat dalam bentuk retribusi. Salah satu jenis Retribusi Daerah yang sangat potensial adalah Retribusi Jasa Umum, dengan adanya retribusi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dalam upaya Kota Payakumbuh meningkatkan Pendatapan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sampai saat ini masih terlihat adanya kesenjangan antara peraturan daerah dengan yang terjadi dilapangan, sehingga perlu diteliti bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Payakumbuh. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penulis memperoleh data dari hasil wawancara dan juga observasi yang penulis lakukan di kawasan pusat Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum cukup menberikan kontribusi besar terhadap Pendatapan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat kita lihat pada beberapa tahun terakhir retribusi parkir rata-rata memberikan kontribusi diatas 1,5 % pertahun. Kemudian sistem pemungutan retribusi jasa umum dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada dasarnya sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, namun dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh juru parkir di Kota Payakumbuh belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Seperti melakukan penipuan pada tarif parkir, kemudian tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan pantauan ke lapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dan perlunya tinjuan ulang Peraturan Daerah yang seharusnya di perbarui oleh pemerintah agar kedepannya dapat memaksimalkan pendapatan daerah kota payakumbuh dengan pelaksanaan pemungutan oleh juru parkir yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.