Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul:”Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Bea Meterai dalam Perjanjian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus BMT Lumbuang Nagari Jorong koto Selayan dan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi)” yang ditulis oleh M. Yuni Alfajri. NIM 1213.037, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi 1438 H/ 2017 M. Adapun motifasi penulis dalam membahas judul ini dilatarbelakangi karena pada perkembangan masalah ekonomi dewasa ini sering kali dilakukan dengan menggunakan perjanjian (akad), sehingga perjanjian tersebut dilakukan dengan cara tertulis supaya bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun dalam hal pembubuhan bea meterai dalam perjanjian itu tidak semua pihak mengerti dan memahami apa makna yang terkandung dalam sebuah materai tersebut. Sehingga banyak dari para pelaku perjanjian (akad) berpendapat bahwa suatu perjanjian (akad) apabila tidak menggunakan bea meterai maka perjanjian (akad) tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu menurut hemat penulis maka perlu rasanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi dan tujuan digunakannya bea meterai ini dalam perjanjian (akad). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan turun lansung kelapangan, penelitian yang penulis lakukan bertempat di BMT Lumbuang Nagari Jorong Koto Selayan dan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi. Penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian data yang telah di dapat akan penulis analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat kurang memahami tentang penggunaan Bea Meterai dalam perjanjian dan masyarakat menilai bahwa jika perjanjian itu tidak menggunakan bea meterai maka perjanjian itu dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Sedangkan berdasarkan penuturan dari Hakim Pengadilan Agama bahwa suatu perjanjian yang dilakukan itu bisa diproses oleh pengadilan jika sudah dibubuhi dengan bea materai. Terkait dengan kekuatan hukum perjanjian yang menggunakan bea metrai perjanjian itu memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, sedangkan perjanjian yang tidak dibubuhi bea meterai perjanjian itu baru bisa dijadikan sebagai alat bukti jika telah dilakukan pemateraian kemudian. Dalam kehidupan bernegara juga telah di tetapkan tentang tata cara pelaksanan perjanjian dalam Undang-Undang. Walaupun dalam pelaksanaan pembubuhan bea meterai ini tidak ditemukan dalam syariat Islam tentang penggunaannya. Namun dengan adanya ‘urf atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat tentang pembubuhan bea meterai dalam perjanjian (akad), maka hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan hukum Sedangkan dari segi hukum Islam penggunaan bea meterai dalam perjanjian (akad) yang dilakukan di BMT Lumbuang Nagari Jorong Koto Selayan Kota Bukittinggi boleh dilakukan. Dan juga praktek pembubuhan bea meterai dalam perjanjian tersebut sudah menjadi kebiasaan (‘urf) dari masyarakat setempat. Sehingga tidak ada larangan bagi pelakunya untuk mengunakannya dalam perjanjian (akad).