IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (Studi Analisis Perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PA/Bkt)

Abstrak

<p> ABSTRAK<br /> Muhammad Afdhal, NIM 1111.086P, judul skripsi IZIN POLIGAMI DI<br /> PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI, Fakultas Syari&rsquo;ah, Jurusan Hukum<br /> Keluarga Islam, IAIN Bukkittinggi, tahun 2016. Judul skripsi ini adalah hasil<br /> studi putusan yang berjudul Izin Poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi.<br /> Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: Pertama,<br /> bagaimana pengaturan poligami dalam hukum Islam dan undang-undang. Kedua,<br /> bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di<br /> Pengadilan Agama Bukittinggi.<br /> Data penelitian menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui<br /> dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.<br /> Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan<br /> pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.<br /> Izin poligami adalah permohonan izin dari seorang suami untuk beristeri<br /> lebih dari seorang isteri yang mana permohonan izin diajukan oleh suami. Dalam<br /> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tercantum bahwa azas<br /> perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah azas monogami. Sedangkan dalam<br /> hukum Islam poligami hukumnya dibolehkan dengan syarat sanggup berlaku adil<br /> dan mampu dalam memberikan nafkah kepada isteri-isterinya. Dan Islam<br /> membolehkan laki-laki berpoligami sampai empat orang isteri.<br /> Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bukittinggi, dalam memutuskan<br /> perkara izin poligami kasus perkara No. 148/Pdt.G/2013/PA/Bkt, Majelis Hakim<br /> berijtihad dengan menggunakan metode maslahah al-mursalah dan saad adzdzari&rsquo;ah,<br /> menurut Hakim apabila permohonan dari pemohon tidak dikabulkan,<br /> maka akan menimbulkan kemudharatan, lagi pula keredhaan isteri juga bisa<br /> menjadi patokan diizinkannya poligami oleh majelis Hakim kepada pemohon.<br /> Jadi aturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai<br /> hasil dari penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil maslahah<br /> mursalah. Dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat<br /> Islam, yaitu untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<br /> Pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di<br /> Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara izin poligami berdasarkan putusan<br /> No. 148/Pdt.G/2013/PA.Bkt adalah pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai<br /> dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan<br /> pasal 55 ayat 2, pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis<br /> Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara izin<br /> poligami tersebut, karena pemohon dan calon isteri saling mencintai dan sering<br /> bersama, dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlindungan agar<br /> tidak terjerumus ke dalam perzinahan.</p>