Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)

Abstrak

<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Skripsi ini berjudul: &ldquo;Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)&rdquo;. Maksud dari judul ini adalah mengetahui bagaimana tanggapan dan respon dari masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.</p> <p> Motivasi penulis memilih judul ini adalah memperhatikan fenomena perkawinan yang terjadi di Kecamatan Banuhampu. Ada beberap kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan, di antaranya pada tahun 2013 sampai 2015 terdapat 14 kasus perkawinan di bawah umur. Tatacaranya tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permaslahannya dapat dilihat dari tatacara yang diterapkan oleh sebagian masyarakat, yakni menikahkan anaknya secara <em>sirri</em>. Sebagian masyarakat Kecamatan Banuhampu adalah masyarakat agamis, beradat serta berpendidikan. Menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan untuk usia dini itu mesti memiliki dispenasi dari Pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengatur tatacara perkawinan itu.</p> <p> Jenis penelitian yang penulis gunakan&nbsp; adalah penelitian lapangan <em>(field research)</em> yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel dan gejala keadaan yaitu mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan calon pengantin yang masih di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Banuhampu. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Alim Ulama, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Orang tua atau Wali pelaku nikah di bawah umur dan sebahagian lapisan masyarakat Kecamatan Banuhampu.</p> <p> Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Kecamatan Banuhampu seperti alim ulama, tokoh masyarakat dan cadiak pandai setuju dengan aturan Undang-Undang tentang dispensasi usia perkawinan. Namun ada sebagian kecil dari masyarakat yang tidak sependapat dengan aturan Undang-Undang dispensasi usia perkawinan ini, alasannya bahwa aturan ini mempersulit masyarakat, memakan banyak biaya dan pelaksanaannya yang berbeli-belit.</p>