Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2016Versi 1

TINJAUAN TERHADAP PASAL 7 PERATURAN NAGARI PEMATANG PANJANG NO 2 TAHUN 2011TENTANG PERNIKAHAN TATANGKOK BASAH DAN PELAKSANAAN PENCATATANNYA (STUDI KASUS DI NAGARI PEMATANG PANJANG KEC. SIJUNJUNG KAB. SIJUNJUNG)

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)•2 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

<p align="center"> <strong><em>ABSTRAK</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Skripsi ini berjudul <strong>&lsquo;&rsquo;TINJAUAN TERHADAP PASAL 7 PERATURAN NAGARI PEMATANG PANJANG NO 2 TAHUN 2011TENTANG PERNIKAHAN TATANGKOK BASAH DAN PELAKSANAAN PENCATATANNYA (STUDI KASUS DI NAGARI PEMATANG PANJANG KEC. SIJUNJUNG KAB. SIJUNJUNG)&rsquo;&rsquo;.</strong>Yang melatar belakangi penulis mengkaji masalah ini adalah penulis ingin melihat penyebab adanya, pernikahan<em>tatangkok basah</em>dan pelaksanaan pencatatannya di Nagari Pematang Panjang Kec. SijunjungKab. Sijunjung.Pernikahan tatangkok basah dan pelaksanaan pencatatannya tersebut tidak sesuai denganUU No 1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan. Konsep Hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan harus didaftarkan sepuluh hari sebelum kehendak nikah, sangat berbeda di Nagari Pematang Panjang, dinikahkan dahulu baru didaftarkan ke KUA, bahkan masyarakat yang melanggar seperti <em>tatangkok basah</em> akan dikenakan sanksi. Jadi hal inilah yang mendorong penulis melakukan kajian lebih dalam.</p> <p> Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan <em>&nbsp;(field research)</em>, yaitu penelitian yang lansung dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para <em>(ninik mamak) </em>atau pemuka adat, alim ulama, dan juga KUA(Kantor Urusan Agama) di Kec. Sijunjung. Data yang diperoleh dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif.</p> <p> Dari hasil penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa pelaksanaan nikah orang yang <em>tatangkok basah</em>itu adalah: dinikahkan hari itu juga dan nikahnya dilaksanakan dibalai-balai atau kantor KAN(Kerapatan Adat Nagari) dengan diperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka orang yang melanggar agama dan norma adat istiadat.Dalam hal ini diibaratkan supaya tidak menghilangkan nilai <em>raso jo pareso </em>(perasaan) serta <em>alua jo patuik</em> (pantas dan benar) maka pernikahan <em>tatangkok basah</em> langsung dinikahkan pada hari itu.</p> <p> Proses pencatatan pernikahan dilakukan oleh ninik mamak rumah ke Kantor Urusan Agama (KUA) besoknya setelah pasangan-pasangan yang tatangkok basah tersebut dinikahkan.Pernikahan <em>tatangkok basah</em>&nbsp; yang dilakukan di Nagari Pematang Panjang Kec, Sijunjung Kab, Sijunjung, tersebut langsung diulangkembali oleh kepala KUA tidak sesuai dengan UU dan KHI.Sebab diulang kembali pernikahannya, kepala KUA berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2-9 dan juga pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tatangkok basah dan pelaksanaan pencatatannya yang sudah merupakan adat di Nagari Pematang Panjang, merupakan adat atau al &lsquo;urf yang fasid, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1TINJAUAN TERHADAP PASAL 7 PERATURAN NAGARI PEMATANG PANJANG NO 2 TAHUN 2011TENTANG PERNIKAHAN TATANGKOK BASAH DAN PELAKSANAAN PENCATATANNYA (STUDI KASUS DI NAGARI PEMATANG PANJANG KEC. SIJUNJUNG KAB. SIJUNJUNG)2016 · oai:ais:skripsi:747