Abstrak
<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p align="center"> </p> <p> Skripsi ini berjudul <strong>“Wali <em>Aqrab </em>dan Wali <em>Ab’ad </em>dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam”</strong>. Disusun oleh: <strong>Rahmat Hidayat, NIM: 1112.045</strong>. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun pentingnya penelitian ini adalah untuk menghilangkan keraguan tentang wali <em>aqrab </em>dan wali <em>ab’ad </em>dalam pernikahan serta pendapat mana yang lebih mendekati kepada Kompilasi Hukum Islam.</p> <p> Bahwa mazhab Malikiyah, mazhab Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam sependapat bahwa kedudukan wali dalam melangsungkan aqad adalah salah satu rukun dalam suatu akad pernikahan, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali adalah tidak sah (batal), kemudian dalam konteks wali dikenal pula istilah wali <em>aqrab </em>dan wali <em>ab’ad</em>, dua mazhab itu memakai dua istilah ini, akan tetapi mereka berbeda dalam hal keabsahan pernikahan ketika wali <em>ab’ad </em>menikahkan sementara wali <em>aqrab </em>ada, mazhab Malikiyah mengatakan sah, namun mazhab Syafi’iyah mengatakan tidak sah.</p> <p> Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (<em>Library Research</em>) dengan metode analisis isi (<em>Content Analisis) </em>yaitu induktif, deduktif dan komperatif antara mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi’iyah dalam hal keabsahan pernikahan ketika wali <em>ab’ad </em>menikahkan sementara wali <em>aqrab </em>ada. Perspektif mazhab Malikiyah adalah apabila wali <em>aqrab</em> itu ayah dan <em>washi </em>(wali <em>mujbir</em>) ada, maka wali <em>ab’ad </em>tidak berhak menikahkan. Akan tetapi ketika yang ada itu wali <em>ab’ad</em>, maka wali <em>ab’ad</em> yang lain berhak menikahkan. Perspektif mazhab Syafi’iyah, apabila wali <em>aqrab</em> ada maka wali <em>ab’ad </em>tidak berhak menikahkan. Perspektif Kompilasi Hukum Islam, apabila wali <em>aqrab</em> ada maka wali <em>ab’ad </em>tidak berhak menikahkan</p> <p> Jadi persamannya, apabila wali <em>aqrab</em> ada, maka wali <em>ab’ad </em>tidak berhak menikahkan. Perbedaanya, apabila yang ada wali <em>ab’ad, </em>maka perspektif mazhab Malikiyah wali <em>ab’ad </em>yang lain berhak pula menikahkan, sementara perspektif mazhab Syafi’iyah, wali <em>ab’ad </em>yang lain itu tidak berhak menikahkan, dan perspektif Kompilasi Hukum Islam, wali <em>ab’ad </em>yang lain itu tidak berhak menikahkan. Adapun perpindahan (<em>intiqal) </em>hak perwalian dalam mazhab Malikiyah. mazhab Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pula persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam perpindahan (<em>intiqal</em>) hak perwalian ini berdasarkan urutan wali nikah masing-masing, yaitu ketika wali tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali, maka berpindah (<em>intiqal) </em>hak perwalian kepada wali <em>ab’ad</em>. Perbedaannya dalam perpindahan (<em>intiqal</em>) hak perwalian adalah dalam hal wali <em>aqrab </em>yang <em>gaib</em>. Perspektif mazhab Malikiyah yaitu apabila wali <em>aqrab </em>yang <em>gaib </em>itu ayah dan <em>washi </em>(wali <em>mujbir</em>), maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali <em>ab’ad,. </em>Sementara Mazhab Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam, jika wali <em>gaib</em> maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.</p>