JUAL BELI UBI KAYU DI KANAGARIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

Abstrak

<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skripsi ini berjudul &ldquo;<strong>JUAL BELI UBI KAYU DI KENAGARIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH</strong>&rdquo;. Oleh <strong>NURUL RISKA ANNESA</strong>, <strong>NIM. 1211.00</strong><strong>9</strong> pada Fakultas Syari&rsquo;ah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli ubi kayu yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam konteks Fiqh Muamalah.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transaksi jual beli ubi kayu di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat syarat yang ditetapkan oleh pihak penjual&nbsp; ubi kayu kepada pihak pembeli ubi kayu. Adanya syarat yaitu pihak pembeli ubi kayu harus menjual ubi kayu yang telah diolah menjadi kerupuk kepada pihak penjual ubi kayu. Di dalam Hukum Islam, jual beli bersyarat merupakan jual beli yang dilarang karena tidak adanya kebebasan hak dengan cara menetapkan syarat-syarat dalam jual beli. Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi permasalahan adalah apakah jual beli ubi kayu dapat disamakan dengan jual beli bersyarat.</p> <p> Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini&nbsp; adalah penelitian lapangan (<em>field research</em>) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan observasi dan wawancara sesuai dengan permasalahan yang dibahas.</p> <p> Dari hasil analisa yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak adanya kebebasan hak jika jual beli sudah terjadi disebabkan adanya syarat yang diberikan oleh penjual ubi kayu tersebut.Dalam jual beli yang dilakukan dengan adanya syarat yang ditentukan oleh penjual yaitu tidak boleh menjual hasil olahan kerupuk kepada siapapun, hanya menjual kepada pihak yang menjual ubi kayu. Disini penulis melihat bahwa dengan diadakannya syarat yang demikian, tidak adanya kerelaan dan terjadinya kecurangan yang dirasakan oleh pihak pembeli ubi kayu yang sekaligus mengolah ubi kayu yang menghasilkan kerupuk.</p> <p> Adapun pandangan dari fiqh muamalah bahwa hukum jual beli ubi kayu di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota adalah rusak atau fasid, karena ada salah satu syarat dalam jual beli ubi kayu di dalamnya. Dengan adanya syarat inilah tidak adanya kebebasan hak yang dirasakan oleh Pembeli ubi kayu dari jual beli yang dilakukannya.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>