Abstrak
<p> ABSTRAK<br /> Skripsi ini berjudul “Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khaththab Dalam Pengawasan Harta Umum” disusun oleh Riri Fitriani, BP. 3211.006, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.<br /> Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh begitu pentingnya harta bagi manusia dan besarnya perhatian Islam terhadap harta. Islam secara umum mengandung dasar-dasar global untuk melindungi harta kekayaan umum, selektif dalam mengaturnya dan menghindari pemborosan. Pada hakikatnya harta adalah kepunyaan Allah dan amanah bagi seorang pemimpin untuk menjaga dan mengawasinya, sehingga terhindar dari penyalahgunaan serta penyelewengan yang mengakibatkan adanya jurang pemisah antara dua golongan (golongan atas dan bawah) dan timbulnya penyakit kesenjangan sosial. Harta itu baik apabila di ambil dengan cara yang baik, di salurkan dengan cara yang baik dan diawasi dari penyelewengan. Oleh karena itu perlu adaya pengawasan harta oleh pemimpin maupun oleh rakyat itu sendiri, sebagai bentuk tanggung jawab yang besar terhadap baiknya harta tersebut. Sehingga harta umat Islam bisa disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, terciptanya keadilan yang merata dan terbentuknya masyarakat yang sejahtera.<br /> Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) yang sepenuhnya bertumpu pada sumber pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedia, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis akan mengolahnya dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<br /> Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa untuk mengawasi harta Baitul Mal Umar Radhiyallahu Anhu menggunakan banyak cara, dimulai dari ketatnya pengawasan terhadap diri dan keluarganya, membentuk lembaga Baitul Mal lebih teratur dalam Islam, mengawasi pemasukan dan pengeluaran dengan membuat buku induk dan dilakukan penghitungan akhir setelahnya, meminta umat ikut mengawasi harta dan pemimpinnya baik sebelum maupun sesudah terjadinya penyimpangan, mengawasi harta pegawainya sebelum dan sesudah menjabat, melakukan penghitungan dan pencatatan harta Baitul Mal secara berkala dan teliti, menunjuk pegawai yang pandai dalam mengumpulkan pajak, meminta kesaksian atas baiknya pemasukan harta Baitul Mal, bertanya kepada orang yang berpengalaman, membuat aturan sejelas-jelasnya, melakukan pengawasan harta Baitul Mal secara langsung, menetapkan penanggalan Hijriyah dan membatasi ketercukupan dengan cara yang praktis. Cara-cara ini bertujuan untuk memastikan baiknya pemasukan dan pengeluaran, adil dalam pengeluaran dan pemasukan, tidak ada yang mendzalimi dan terdzalimi, tersalurkan kepada orang yang berhak, melindungi harta dari penyimpangan, menghindari pemborosan dan kesia-siaan. Sehingga terjadilah pemerataan kekayaan secara adil dan baik, serta terbentuk masyarakat yang makmur dan sejahtera.</p>