2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya” yang disusun oleh RIZA FITRIA Nim 34170218 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi atas bimbingan dari Bapak Baginda Parsaulian, SE, ME. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini bersifat Kuantitatif, menggunakan software SPSS 20, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data sekunder Seri waktu (time series) yang mana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya data tahun 2011 sampai dengan 2020. Analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan T hitung yang diperoleh Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,458. Dengan tingkat signifikan 0,659. Hasil signifikan 0.659 > 0,05 yang artinya secara parsial variabel pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Maka keputusan yang diambil adalah H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Dhamasraya.
2016 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
<p>
</p>
<p style="text-align: center; ">
ABSTRAK</p>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify; ">
Skripsi ini berjudul “Bai’ Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi’iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Riza Fitria Eriksani, NIM 1211.046, pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1437 H/2016 M. Alasan penulis memilih judul tersebut karena jual beli semacam ini terbilang unik. Bai’ al-wafa' adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat, bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Bentuk jual beli ini menyerupai akad rahn, dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta. Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan bai’. Sehingga jual beli tersebut diperselisihkan dikalangan ulama. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah tentang bai’ al-wafa' serta implementasinya di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify; ">
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah tentang bai’ al-wafa', serta pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify; ">
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang hukum bai’ al-wafa’ yang terdapat dalam kitab ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode istinbath hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini.</p>
<p style="text-align: justify; ">
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hukum bai’ al-wafa' diperbolehkan dengan alasan menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, sebab jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh syara’. Selain itu, mereka melihat bai’ al-wafa' menyerupai bentuk akad rahn.</p>
<p style="text-align: justify; ">
Penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, karena jalan pikiran beliau dalam memberikan justifikasi terhadap bai’ al-wafa' didasarkan kepada istihsan urfi (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat). Bahkan akad ini dipandang sebagai suatu yang baik dan tidak mengandung mudharat, sehingga ia dianggap sah.</p>
<p style="text-align: justify; ">
Dari dua pendapat tersebut mengenai bai’ al-wafa', bahwa pendapat ulama Hanafiyah lebih relevan untuk masa sekarang. Di Indonesia penerapannya tercantum dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).</p>
<p>
</p>
