Muttaqin

Analisis Metode Pembayaran Dalam Transaksi Pembelian di Market Place Shopee Menurut Syariat Islam

Skirpsi ini berjudul “ANALISIS METODE PEMBAYARAN COD DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN DI MARKET PLACE SHOPEE MENURUT SYARIAT ISLAM” yang disusun olah Muhammad Rasyid Muttaqin 3321279. Mahasiswa jurusan perbankan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam transaksi jual beli melalui platform e-commerce seperti Shopee yang menjadi salah satu marketplace paling populer di Indonesia. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan adalah Cash on Delivery (COD), yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Metode ini dinilai memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya yang belum terbiasa dengan transaksi digital atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, metode COD perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, serta ketiadaan unsur gharar, riba, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian metode pembayaran COD dalam transaksi di marketplace Shopee dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta menggali pemahaman dan praktik masyarakat Muslim, khususnya mahasiswa perbankan syariah, dalam menerapkan prinsip fiqh muamalah dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam kepada beberapa penjual di Shopee yang menggunakan sistem COD, serta penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami bahwa metode COD diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam praktiknya, seperti ketidakjelasan akad, pembatalan sepihak oleh pembeli, kerusakan barang saat pengiriman, dan keterlibatan kurir sebagai wakil yang tidak disadari oleh konsumen. Shopee sebagai pihak penyedia platform juga memegang peran sebagai penjamin (kafalah), tetapi belum dipahami secara utuh oleh pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun metode COD dibolehkan dalam Islam, implementasinya di platform digital membutuhkan kehati-hatian serta edukasi lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam syariat Islam.

Panduan belajar manajemen referensi dengan Mendeley

Panduan Belajar Manajemen Referensi dengan Mendeley

Dalam berbagai karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa atau kalangan akademisi lainnya sering ditemukan bentuk pengutipan serta daftar rujukan yang beragam. Hal ini barangkali karena penulis tidak memperhatikan pedoman yang sudah ditetapkan atau menjiplak model yang ada dalam tulisan lain. Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Format perujukan pustaka mengikuti cara Harvard, cara Vancouver ataupun cara APA. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh tulisan.

Tax amnesty di Indonesia

On tax amnesty in Indonesia.

Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan)Menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme

ABSTRAK Tesis ini berjudul: “Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan)Menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme”. Yang disusun oleh Muttaqin, S.Pd.I NIM : 101 15.032 Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini adalah karena adanya kerancuan pemahaman pada diri aktivis muslim hari ini. Sehingga menjadi polemik dan mejadi suatu perdebatan akan status kepemimpinan dan pemimpin yang wajb ditaati dalam suatu negara, yang mana dalam hal ini masing- masing dari aktivis memiliki dalil-dalil tersendiri yang itu berdalil dengan pendapat salah salah seorang ulama yaitu bernama Ibnu Taimiyah. Sama-sama berpegang dengan perkataan Ibnu Taimiyah tapi berbeda dalam menyimpulkan. Kelompok pertama mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mewajibkan taat kepada suatu kepemimpinan dan kepada pemimpin meskipun dia zalim dan melakukan aniaya, maka tetap wajib taat, namun kelompok yang lain mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah menolak suatu Kepemimpinan bahkan wajib untuk memeranginya. Maka berangkat dari dua pendapat ini yang diambil dari satu ulama, penulis melihat bahwa seolah-olah ada dua hal yang sifatnya ambivalen,satu sisi menyuruh taat kepada pemimpin , namun disisi lain justru menyuruh memeranginya. Maka inilah motivasi penulis ingin meneliti bagaimana seharusnya maksud Ibnu Taimiyah tersebut. Dalam tesis ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana standarisasi imamah menurut Ibnu Taimiyah? 2. Bagaimana konsep ketaatan kepada imam menurut Ibnu Taimiyah? Maka dalam rangka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian library research (penelitian pustaka) dengan meneliti setiap kitab- kitab Ibnu Taimiyah dan juga beberapa dari kitab para ulama yang lainnya. Adapun data primer meliputi diantaranya seperti Majmu’ al-Fatawa, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah Fi Islah al-Ra’yi Wa al-Ru’yah, al-Hasbah Fi al-Islam dan juga al-’aqdu. Adapun data skunder yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyah karangan Imam al-Mawardi, Imamah al-Uzma karangan Syaikh al-Dumaiji, al-Ahkam al-Sulthaniyah karangan Imam Abu ya’la, al-Nazariyah al- Siyasiyah Inda Ibni Taimiyah karangan Syaikh Hasan Kunakata dan juga kitab Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah Wa al-Wilayah al-Siyasiyah al-Kubra Fi al-Islam karangan Fuad Abd al-Mun’im Ahmad. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah standarisasi imamah itu ada dua. 1. Pemimpin itu dianggap kepemimpinannya jika dia diberi mandat oleh rakyat atau pemimpin sebelumnya. 2. Pemimpin tersebut menegakkan hukum islam undang- undang berlandaskan kepada al-quran dan al-sunnah tanpa mengaharamkan apa yang dihalalkan syariat dan sebaliknya. Kemudian adapun konsep ketataatan kepada pemimpin, menurut Ibnu Taimiyah bahwa wajib taat meskipun zalim, namun tidak mutlak, dalam artian tidak menyeru kepada maksiat kepada Allah ta’ala. Kemudian adapun relevansinya dengan kondisi prinsip pemerintahan nasionalisme hari ini, menurut penulis Ibnu Taimiyah berseberangan dalam artian tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah.

Laporan penelitian analisa yuridis mengenai pengaturan badan usaha milik negara

SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL

Potret perjalanan sejarah bangsa, sejak prakemerdekaan hingga era reformasi. Bangsa kita, secara de facto dan de jure, sudah merdeka. Tapi, realitasnya berbicara lain. Fenomena paradoksal justru sering terjadi di masyarakat. Mereka sengsara, miskin, serta mengalami diskriminasi dan subordinasi. Padahal, kemerdekaan itu milik rakyat, bukan milik elit politik, penguasa.