Prosesi Pernikahan Karena Zina di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam
ABSTRAK M. Irsyadul Ibadi NIM 1119014 Skripsi yang berjudul “Prosesi Pernikahan Karena Zina Di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam” Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini ialah dilatarbelakangi dengan seringnya perzinaan di Nagari Pematang Panjang. Dimana setiap yang berzina akan mengikuti tahapan dan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Nagari Pematang Panjang. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah unruk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan karena zina di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap prosesei pernikahan karena zina di Nagari Pematang Panjang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diambil dari Wali Nagari Pematang Panjang, dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dan dari pihak Kerapatan Adat Nagari ( KAN). Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan, wawancara untuk memperoleh keterangan penelitian, dokumentasi sebagai bukti nyata bahwa data yang didapatkan betul adanya. Lalu data yang dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, bahwa Prosesi Pernikahan Karena Zina dilaksanakan sesuai dengan aturan adat dan aturan Nagari Pematang Panjang. Setiap pasangan yang berzina diwajibkan mengikuti beberapa tahapan prosesi, pasangan yang berzina wajib membayar denda 25 (dua puluh lima) sak semen kepada Nagari Pematang Panjang dan membantai satu ekor kambing yang nanti akan dihidangkan kepada perangkat nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Tokoh Adat sebagai wujud permintaan maaf kepada masyarakat Nagari Pematang Panjang. Selanjutnya pasangan tersebut akan dinikahkan di Balai Adat. Apabila pasangan yang berzina tidak mau mengikuti aturan yang telah dibuat, maka konsekuensinya adalah maka pasangan tersebut akan dikucilkan dari pergaulan. Pelaksanaan prosesi pernikahan karena zina ini Menurut Hukum Islam adalah boleh (mubah). Hal tersebut berdasarkan dengan Qaidah Fiqhiyyah الاصْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ الاباحة الا انْ يَدُلَّ دَلِيل عَلَ تَحْرِيْمِهَا yang artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Qaidah Fiqh yang lain disebutkan العَادَةُ مُحَكِّمَةٌ yang berarti adat itu bisa dijadikan patokan hukum.