Pandangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Terhadap Penolakan Isbat Nikah Anak di Bawah Umur Selama Tahun 2023 Menurut Perspektif Maqashid Syariah
Skripsi ini berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Terhadap Penolakan Isbat Nikah Anak di Bawah Umur Selama Tahun 2023 Menurut Perspektif Maqashid Syariah”, yang ditulis oleh Anisa Amelia NIM 1121002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya permohonan isbat nikah oleh pasangan yang menikah di bawah umur, khususnya tanpa melalui prosedur hukum yang sah seperti dispensasi kawin. Namun semuanya ditolak oleh pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan sosial di masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap penolakan isbat nikah anak di bawah umur dan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap penolakan isbat nikah anak di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel research), dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pandangan hakim dan dampaknya terhadap masyarakat, serta pendekatan Maqashid Syariah untuk menilai kesesuian keputusan tersebut dengan tujuan-tujuan Hukum Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan penetapan perkara isbat nikah anak di bawah umur yang ditolak oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Koto Baru. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa alasan utama penolakan permohonan isbat nikah anak di bawah umur adalah tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan serta tidak adanya bukti telah diajukannya dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri tanpa perlindungan hukum, dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam tinjauan perspektif Maqashid Syari‟ah penolakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penolakan tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pernikahan dini, serta langkah perventif dalam menjaga ketertiban hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi