EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Penelitian ini berjudul Efektivitas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Lembaga Mediasi di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, yang ditulis oleh Zikri Mulia Putra, NIM 1122100, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi jumlah kasus mediasi perkawinan yang ditangani BP4 di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara selama periode 2022 hingga 2025, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah kasus mediasi di BP4 dengan jumlah perkara perceraian yang langsung diajukan ke Pengadilan Agama. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai sejauh mana keektivitasan BP4 sebagai lembaga mediasi di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan apa saja faktor pendukung serta penghambat proses mediasi perkawinan terhadap masyarakat di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas BP4 di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai lembaga mediasi perkawinan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, sementara data sekunder bersumber dari dokumen dan arsip resmi KUA Kecamatan Payakumbuh Utara serta data Pengadilan Agama Kota Payakumbuh. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara secara kelembagaan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga mediasi perkawinan. Dari total 32 kasus mediasi yang ditangani selama periode 2022–2025, sebanyak 24 kasus berhasil diselesaikan tanpa harus berlanjut ke Pengadilan Agama. Meskipun demikian, efektivitas BP4 di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dinilai kurang optimal secara menyeluruh karena jumlah kasus yang masuk ke BP4 jauh lebih kecil dibandingkan jumlah perkara perceraian yang diajukan langsung ke pengadilan. Kemudian berdasarkan temuan peneliti, ditemukan dua faktor utama yang mendukung pelaksanaan mediasi BP4 di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, yaitu profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia lembaga, serta budaya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya animo masyarakat terhadap peran dan fungsi BP4, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketiadaan alokasi anggaran operasional dari Kementerian Agama. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan secara bersama-sama membatasi ruang gerak BP4 dalam menjalankan fungsinya secara maksimal.