IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BUKITTINGGI DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYYAH
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Bukittinggi dalam Perspektif Siyāsah Idāriyyah” yang disusun oleh Yesa Amanda dengan NIM 1322.043, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyāsah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bukittinggi sebagai bentuk inovasi pelayanan terpadu lintas instansi yang bertujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Meskipun MPP dirancang untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat layanan, dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan regulasi pelayanan. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi yang beragam, termasuk anggapan ketidakadilan dalam pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP No. 96 Tahun 2012 di Mall Pelayanan Publik Bukittinggi serta meninjaunya dari perspektif siyāsah idāriyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Mall Pelayanan Publik, disertai observasi terhadap alur pelayanan dan sistem operasional. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta literatur yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan Islam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan temuan lapangan, dan penafsiran normatif berdasarkan PP No. 96 Tahun 2012 dan prinsip siyāsah idāriyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Bukittinggi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PP No. 96 Tahun 2012, ditandai dengan adanya standar operasional prosedur, sistem antrean, keterbukaan informasi persyaratan dan biaya, serta mekanisme pengaduan dan evaluasi yang aktif. Integrasi layanan dalam satu lokasi terbukti mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dalam perspektif siyāsah idāriyyah, pelaksanaan pelayanan tersebut mencerminkan prinsip maslahah, amanah, al-Adl, mas’uliyyah, taysīr, dan muhāsabah. Namun demikian, penguatan komunikasi dan edukasi publik masih diperlukan agar kemaslahatan pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat