Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

YASMAN. M

1 karya publik ditemukan.

2024: 1

SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA BADAN AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA KOTA PADANG PANJANG

2024 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul “Sistem Pembayaran Zakat Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Badan Amil Zakat Dalam Perspektif Ulama Kota Padang Panjang”, ditulis oleh Yasman. M, NIM 10120005, Program Studi Pasca Sajana Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun maksud atau tujuan judul menjabarkan pandangan dan pendapat para Ulama di Kota Padang Panjang tentang kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan pemotongan 2,5% terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya yang dikenal dengan istilah Zakat TPP. Motivasi penulis menulis Tesis ini dikarenakan adanya pro dan kontra pegawai Kota Padang Panjang terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang mewajibkan setiap PNS untuk mengeluarkan Zakat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang dengan sistem pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai 2,5% setiap bulannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis berupaya untuk meneliti bagaimana sesungguhnya kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan pemotongan Zakat TPP tersebut, bagaimana implementasi pelaksanaan Zakat TPP, dan bagaimana perspektif para ulama di Kota Padang Panjang terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melakukan pemotongan Zakat 2,5 % terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para Ulama, Pejabat Badan Amil Zakat, dan pegawai Kota Padang Panjang. Untuk menganalisis data, penulis melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian dengan metode wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pejabat BAZ, dan pegawai Kota Padang Panjang menghasilkan jawaban bahwa kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan sistem pembayaran dengan cara pemotongan langsung oleh bendahara gaji terhadap 2,5% dari TPP dinilai sudah tepat dan bijak, meskipun implementasi dari kebijakan Pemerintah daerah tersebut hanya terealisasi 40% dari jumlah pegawai yang bersedia menyalurkan zakat TPP-nya ke BAZ Kota Padang Panjang. Adapun perspektif para ulama di Kota Padang Panjang tentang kebijakan Pemerintah Daerah tersebut untuk zaman sekarang sudah sangat tepat dan menghimbau kepada pegawai untuk mentaati kebijakan pemerintah daerah tersebut sebagaimana perintah agama agar taat kepada ulil amri.