PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG MASIH BERADA DALAM OBJEK JAMINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 559/PDT.G/2022/PA.TALU)
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Yang Masih Berada Dalam Objek Jaminan Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/Pa.Talu)” ditulis oleh Utari Roza Elsera, NIM 10122013 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Dajmil D.Jambek Bukittinggi, yang dibimbing oleh Dr. Fauzan, M.Ag. Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, kemudian muncul berbagai konflik dalam pengurusan harta peninggalan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait perkara waris yang masih berada dalam objek jaminan di Pengadilan Agama Talu dan menganalisis terhadap putusan hakim yang ditinjau dari Maqashid Syari’ah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori maqashid syari’ah yang menjadi pisau analisis penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adlaah putusan perkara Nomor: 559/Pdt.G/2022/PA.Talu. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis Salinan putusan terhadap pertimbangan hakim dan data pendukung lain berkaitan dengan hukum waris. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa, pertama. Hakim mengabulkan sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan register perkara nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu hal ini dikarenakan seorang hakim dapat melakukan rule breaking yaitu tindakan di mana seorang hakim dapat melanggar kode etik, aturan hukum, arau norma-norma yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas peradilan. Dalam perspektif maqashid syari’ah, putusan ini berada dalam kategori hajjiyah dari segi hifdz mal yang artinya kebutuhan tersebut memang tidak akan menimbulkan bahaya jika tidak terpenuhi, namun jika tidak terpenuhi maka akan mendatangkan berbagai kesulitan. Karena harta waris sendiri sejatinya harus segera dibagikan supaya tidak ada harta waris yang tidak terbagi, dan senantiasa diserahkan kepada para ahli waris. Harta yang berada dalam objek jaminan tersebut suatu saat akan kembali kepada pemilik agunan, dengan menetapkan bagiannya terlebih dahulu dan menangguhkan pembagian hingga selesai kewajiban terhadap agunan tersebut, maka hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian, keadilan dan mencegah potensi perselisihan di antara ahli waris. Jadi pada dasarnya penggunaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.