TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM PRAKTIK PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt)
Abstrak Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Human Trafficking Dalam Praktik Prostitusi Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt)”, yang ditulis oleh Syifa Rahmani Zalya, NIM 1422054, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena tindak pidana perdagangan orang dalam praktik prostitusi masih menjadi persoalan serius yang sulit diberantas serta merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Meskipun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa, seperti Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaiannya dengan prinsip -prinsip hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim dan meninjaunya dari prespektif hukum pidana Islam guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penegakan hukum perdagangan orang dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data yang digunakan adalah literatur-literatur yang dapat dikelompokkan kepada bahan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder atau bahan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku atau literatur yang mendukung penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang diolah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, majelis hakim telah mempertimbangkan secara yuridis dan non-yuridis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya unsur perekrutan, eksploitasi dan pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa. Dari prespektif hukum pidana Islam, perbuatan para terdakwa dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir karena merupakan bentuk maksiat dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang tidak ditentukan secara tegas sanksinya dalam nash. Penjatuhan pidana penjara dan denda dalam putusan tersebut para prinsipnya telah sejalan dengan konsep ta’zir yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis dan berat hukuman berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan umum, meskipun sanksi yang dijatuhkan dinilai relatif ringan apabila ditinjau dari tujuan perlindungan korban dan efek jera.