PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2019 DAN PASCA PERMA NOMOR.05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu Perkara Nomor: 3/Pdt.P/2020/PA.Talu)
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Undang-undang Nomor.16 Tahun 2019 dan Pasca Perma Nomor.05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu Perkara Nomor: 3/Pdt.P/2020/PA.Talu)” yang disusun oleh Riska Hadiana Lubis, dengan Nim 1116.011. maksud judul ini adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif mengenai masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan. Dan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan Faktor utama yang memotivasi penulis dalam memilih judul ini adalah karena dalam perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Talu bahwa ada pasangan yang akan menikah, calon pengantin wanita berumur 16 tahun dan calon pengantin laki-laki berumur 37 tahun. Bila dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dapat berlangsung tanpa adanya proses dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Tetapi karena disebabkan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka wanita yang berusia dibawah 19 tahun harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Talu. Maka hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti apa pengaruh perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana perubahan sistem pemeriksaan sebelum dan sesudah Perma Nomor 05 Tahun 2019. Dalam skripsi ini, meotde yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pada metode ini penulis mengumpulkan data yang ada di Pengadilan Agama Talu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Talu, serta sumber data sekunder berupa penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Talu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Talu sangat banyak, salah satunya yaitu tentang batasan usia untuk melakukan perkawinan. Kalau dulu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kalau perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Tetapi setelah keluarnya undang-undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 yang mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah usia laki-laki disamakan menjadi 19 tahun. Kemudian sistem pemeriksaan kalau dulu ibunya saja atau ayahnya saja boleh mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya. Tetapi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma (peraturan mahkamah agung) Nomor 05 Tahun 2019 dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua pemohon.