Analisis peranan pemerintah daerah terhadap penanggulangan pengamen menurut perspektif ekononi Islam (studi kasus: kebijakan pemerintah daerah kota Bukittinggi?
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Pengamen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)”, yang dianalisis oleh Riri Hidayah NIM.3214.138, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi 1439 H/2018 M. Skripsi ini dibuat dengan latar belakang pengamen yang merupakan masalah yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulanginya. Permasalahan sosial tersebut merupakan publik yang mendesak untuk ditangani melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akauntabel, dengan rumusan masalah “bagaimana kebijakan pemerintah daerah tersebut dalam menanggulangai pengamen yang ada di Kota Bukittinggi”. Sedangkan dalam syariat Islam sudah dijelaskan bahwa hidup meminta-minta itu tidak di bolehkan dalam agama Islam melainkan dianjurkan untuk bekerja yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Bekerja sekuat tenaga dan apa adanya asalkan tidak dengan mengamen, apalagi dalam mengamen itu kita meresahkan masyarakat bahkan menganggu ketertiban umum. Oleh sebab inilah penulis mengangkat kasus pengamen ini dari sudut perspektif Ekonomi Islam dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Mengumpulkan data langsung dari lapangan/lokasi penelitian yang diperoleh dari anggota Satpol PP Bukittinggi dan masyarakat dengan teknik wawancara dan observasi yang hasilnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang pengamen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah pengamen tidak hanya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dalam pasal 17, tetapi juga mengacu pada peran pemerintah dalam evaluasi perda. Keberhasilan pemerintah dalam evaluasi terhadap kebijakan peraturan daerah no.3 tahun 2015 pasal 17 belum sepenuhnya dikatakan berhasil, namun pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk mencegah dan meminimalisir banyaknya pengamen yang ada di Kota Bukittinggi.