Implementasi UU No. 18 Tahun 2014 Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
Skripsi ini berjudul “Implementasi UU No. 18 Tahun 2014 Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Richa Putri Handayani, NIM 1319.012, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya masalah mengenai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang terlihat berkeliaran di sekitaran Kota Bukittinggi atau ODGJ terlantar. Hal ini berkaitan dengan UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dimana dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan mengenai hak-hak serta pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa. berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 terhadap orang dalam gangguan jiwa beserta alasan-alasan yang menjadi latar belakang yang menyebabkan masih adanya penderita gangguan jiwa yang menggelandang, kemudian akan mengukur penerapan UU No. 18 Tahun 2014 tersebut berdasarkan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan, yang bersifat kualitatif deskriptif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala seksi bidang rehabilitasi sosial kota bukittinggi, dan staff bidang kesehatan jiwa dinas kesehatan jiwa Kota Bukittinggi, sedangkan untuk sumber sekunder adalah buku-buku yang memiliki relevansi atau hubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa terhadap orang dalam gangguan jiwa di Kota Bukittinggi di tinjau dari siyasah dusturiyah sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam penerapannya masih belum dilaksanakan secara optimal dan merata hal ini dapat dilihat dari masih banyak ODGJ yang menggelandang dan tidak terpenuhi hak-haknya. Hal ini disebabkan karena ODGJ tersebut tidak terdata dan tidak menjadi kelompok sasaran yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dalam fiqh siyasah dusturiyah hal ini bertentangan dengan konsep siyasah dusturiyah dimana dalam Islam pemerintah sudah seharusnya menjamin kemaslahatan seluruh umat manusia termasuk penderita gangguan jiwa.