Analisis Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal
Tulisan ini berupa bagian dari hasil tugas akhir mahasiswa tentang “Analisis Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal” yang disusun oleh Rahmad Fauzan Nim 3319414. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Otoritas jasa keuangan berperan dalam menindak praktik pinjaman online ilegal ini karena menyangkut keuangan tentu dilakukan adanya kaabsahan bagi lembaga yang menjalankan praktik keuangan seperti pinjaman online tersebut. Pinjaman online ilegal merupakan pinjaman belum adanya terdaftar dan disahkan oleh pihak OJK dan banyak sekali bertebaran di Indonesia karena banyak pelayanan yang diberikan lebih mudah dari pada pelayanan pinjaman pada biasanya, dan hanya saja mereka yang menjadi korban belum mengetahui dampaknya. Penelitian ini bersifat (library research) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya dan kemudian disusun, diolah, dianlisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa layanan pinjaman online ilegal merupakan Layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara Kreditur/lender (Pemberi pinjaman) dan Debitur/borrower (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi informasi hanya saja tidak ada keabsahan dan terdaftarnya di pihak OJK. Peneliti menemukan bahwasannya peran OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal langsung kepada Satgas Waspada Investasi yang langsung di OJK. Satgas ini langsung berperan untuk melakukan edukasi ke masyarakat, kemudian melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rekening pinjaman online, dan sebagainya. Hanya saja setiap bulanan masih banyak sekali catatan platform pinjaman online masih banyak terdeteksi dan dilakukan pemblokiran. Maka dari itu peneliti menyadari bahwa edukasi bagi masyarakat seperti belum cukup. Hal ini bisa terjadi karena sebagian masyarakat peduli kurang peduli dengan dampaknya. Kemudian mungkin minimnya pengetahuan tentang fintech Indonesia. Dan juga regulasi-regulasinya tentang fintech masing terbilang lemah karena banyaknya aplikasi dan platform yang bertebaran dimana-mana. Peneliti penyadari untuk mengatasi hal ini tentu melakukan edukasi besar-besaran di berbagai tempat dan kemudian memperkuat regulasi fintech di Indonesia agar lebih baik.