Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

PUTRI KIRANA

1 karya publik ditemukan.

2023: 1

Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Perspektif Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Al-Qard

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Perspektif Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Al-Qard”. Yang Disusun oleh Putri Kirana NIM 1219.019, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dibawah bimbingan bapak Dr. H. Ismail, M.Ag. Skripsi ini ditulis karena semakin maraknya masyarakat dari berbagai kalangan yang bertransaksi melalui e-commerce. E-commerce sendiri hadir dengan menawarkan berbagai jasa untuk mempermudah transaksi antar individu melalui internet. Dikalangan millenial saat ini marketplace yang sangat diminati salah satunya adalah Shopee. Shopee memiliki berbagai fitur yang memudahkan penggunanya bertransaksi, salahsatu nya dengan fitur Shopee PayLater atau layanan beli sekarang bayar nanti. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan dalam Shopee Paylater tampaknya belum sesuai dengan ketentuan Al-Qard sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang al- qard dalam pinjam meminjam. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui tentang praktik pinjmaman uang elektronik Shopee PayLater dan perspektif Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang al- qard mengenai pinjaman uang eletronik Shopee PayLater. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (interview) dengan para informan, observasi, dan studi skripsi. Sedangakn untuk sumber data sekunder yang didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pada praktiknya dibalik kemudahan yang didapat oleh pengguna Shopee PayLater juga terdapat beban dengan berbagai biaya tambahan yang diberikan Shopee, serta denda yang dikenakan apabila adanya kerterlambatan pelunasan tagihan yang telah jatuh tempo. Berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IX/2001 tentang al-qard menunjukan bahwa pinjaman uang elektronik tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat pertentangan dengan ketentuan didalamnya.