Implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sei. Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir)
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sei. Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir), yang ditulis oleh Putri Adelia Susba, NIM 1319042, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan tanggul di desa Sei Ambat karena desa Sei Ambat sangat rawan banjir, sehingga pemerintah daerah memberikan bantuan pembangunan tanggul untuk tata ruang desa Sei Ambat secara gratis. Namun, yang terjadi dilapangan pemerintahan desa Sei Ambat meminta kepada masyarakat yang lahannya mendapatkan bantuan tanggul untuk membayar iuran. Tetapi, masyarakat tidak sepakat dengan iuran tersebut maka dikatakan oleh oknum dalam pemerintahan desa bahwa masyarakat yang tidak mau membayar diancam lahannya tidak akan mendapatkan bantuan tanggul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriftif. menggunakan metode wawancara dan observasi langsung dilapangan. Dan penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yang berlokasi di desa Sei Ambat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Metode pengumpulan data dengan metode menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pemerintahan desa Sei Ambat belum sepenuhnya melaksanakan pembangunan tata ruang desa yang sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Karena masih adanya permintaan iuran kepada masyarakat untuk pembangunan tanggul yang sudah diberikan dana oleh pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, impelementasi undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang belum sesuai dengan fiqh siyasah dimana perilaku pemerintah desa yang meminta iuran kepada masyarakat tidak sesuai dengan fiqh siyasah karena dalam fiqh siyasah kebijakan pemimpin harus selaras dengan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan mendasar dari kebijakan pemerintahan dan agama.