Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayahnya dalam Perspektif Keadilan Hukum
Skripsi ini berjudul “Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayahnya dalam Perspektif Keadilan Hukum”, yang ditulis oleh Nuri Hidayatika, NIM 1118101, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Persoalan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz ini tak jarang menjadi polemik setelah adanya perceraian. Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 tahun hak asuh anak (hadhanah) berada pada ibu. Akan tetapi, Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan untuk menolak menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz kepada ibu dan memberikan hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz kepada ayah. Perbedaan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz setelah perceraian ini jika dilihat dari sisi keadilan hukum apakah sudah sesuai dengan konsep keadilan hukum atau tidak sesuai dengan konsep keadilan hukum. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 383/PDT.G/2020/PA.BKT tentang hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayahnya dalam perspektif keadilan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Bkt, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu hak asuh anak (hadhanah) dan keadilan hukum. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Bkt tentang hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz jika dilihat dari teori keadilan John Rawls maka dalam putusan ini sudah menggambarkan keadilan hukum untuk para pihak terutama keadilan hukum untuk sang anak. Hal ini dikarenakan John Rawls lebih mengedepankan keadilan hukum sebagai tujuan hukum utama dibandingkan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim malah menjatuhkan hak asuh (hadhanah) yang belum mumayyiz tersebut kepada ayah karena melihat situasi dan kondisi sang ibu yang sudah menikah lagi dan anak lebih nyaman berada pada asuhan sang ayah maka akan lebih adil ketika hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut jatuh ke ayah yang lebih menjamin perlindungan anak. Teori keadilan John Rawls ini juga sudah sesuai dengan Hukum Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mana dalam teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah juga mementingkan keadilan dan kemaslahatan sang anak.