PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI JORONG SIBINTAYAN NAGARI MUARO TAIS KOTO GADANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KAB. PASAMAN)
bahwa Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 pasal 7 ayat 1 tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang masih dibawah umur tersebut pemerintah memberikan kebijakan dengan adanya dispensasi nikah ini, merupakan suatu kelonggaran dari pemerintah bagi pasangan yang usianya dibawah 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam fiqih munakahat tidak diatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Fiqih munakahat menyatakan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu untuk mengelola rumah tangga, baik secara moril ataupun materil, sebaimana disyaratkan dalam Al-Quran dan Hadis. Ulama fiqih hanya menjadikan baligh sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perikahan dini sangat berdampak terhadap meningkatnya angka perceraian di Jorong Sibintayan. Ini dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018-2020 terjadi kasus cerai hidup sebanyak 5 kasus, yang mana 1 kasus terjadi karna dampak dari pernikahan dini. Setelah tiga tahun kemudian yaitu dari tahun 2021-2023 terjadi peningkatan kasus perceraian, yaitu sebanyak 10 kasus cerai hidup yang mana 6 kasus tersebut karena dampak dari pernikahan dini yang banyak terjadi di Jorong Sibintayan sejak tahun 2018 -2023.