Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

NEFIANDA RAMADHINA

1 karya publik ditemukan.

2025: 1

Analisis Maslahah dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan (Studi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Maslahah dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan (Studi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat)”. Penelitian ini disusun oleh Nefianda Ramadhina, NIM 1221.044, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya angka backlog perumahan nasional serta kesulitan karyawan dalam memenuhi biaya pembelian rumah akibat penghasilan bulanan yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah melalui TAPERA menimbulkan perdebatan karena bersifat wajib dan langsung memotong upah karyawan, sehingga diperlukan kajian ilmiah untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum positif serta hukum ekonomi syariah dan maslahah. Oleh karena itu, penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai kemanfaatan, keadilan, dan pertimbangan syariah dari kebijakan pemotongan upah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan syariah (Islamic law approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama pada aspek keadilan, kemanfaatan, dan kerelaan dalam akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan upah karyawan dalam program TAPERA secara hukum positif merupakan kewajiban yang mengikat seluruh pekerja, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme pemotongan upah karyawan TAPERA dapat dibenarkan karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai wali al-amr untuk kemaslahatan umum, tidak mengandung unsur kezaliman, dan dana yang dipotong tetap menjadi milik karyawan serta dikelola secara amanah. Pemotongan tersebut juga tidak termasuk pengambilan harta secara batil karena dana dikembalikan kepada karyawan saat masa kepesertaan berakhir. Selanjutnya, dari perspektif maslahah, pemotongan upah karyawan dalam kebijakan TAPERA termasuk dalam kategori maslahah mursalah pada tingkat hajiyyah, karena tidak ada dalil syar‘i khusus yang memerintahkan atau melarangnya, dan program ini memberikan kemudahan (taysir) bagi karyawan dalam merencanakan kepemilikan rumah melalui tabungan wajib yang terstruktur, serta membantu mengurangi kesulitan ekonomi yang umum dialami karyawan dalam mengakses perumahan.