Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
Skripsi ini berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi”, yang ditulis oleh Navesa Winalda, NIM 1322016. Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pandangan yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik, khususnya di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, meskipun Islam pada dasarnya menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara setara sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Dalam kajian fiqih siyasah, isu kepemimpinan politik perempuan masih menjadi persoalan ijtihadi yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hasil wawancara awal dengan enam dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menunjukkan adanya perbedaan pandangan, yaitu tiga dosen mendukung kepemimpinan politik perempuan, tiga dosen lainnya mendukung kepemimpinan laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan dosen Fakultas Syariah yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling, serta didukung oleh studi dokumentasi dari literatur terkait. Analisis data menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik perempuan merupakan persoalan ijtihadi yang tidak memiliki kesepakatan tunggal di kalangan ulama. Mayoritas dosen Fakultas Syariah UIN Bukittinggi membolehkan perempuan menduduki jabatan politik dengan syarat memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara itu, dua dosen membatasi kepemimpinan perempuan pada jabatan tertentu. Dalil-dalil seperti QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan dipahami secara kontekstual, bukan sebagai larangan mutlak. Hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan politik bersifat sosio-kultural, seperti budaya patriarki dan stereotip gender, bukan hambatan normatif hukum.