Peran Pemerintah Nagari Dalam Melestarikan Ekosistem Sungai Batanghari Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pemerintahan Nagari Sitiung Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat)
Skripsi ini berjudul: “PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MELESTARIKAN EKOSISTEM SUNGAI BATANGHARI BERDASARKAN UU No. 45 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Pemerintahan Nagari Sitiung Kab. Dharmasraya, Sumatera barat)". Skripsi ini ditulis oleh MUHAMMAD DANIL NIM, 1319099, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi karena melihat Sungai Batanghari dan sumber daya ikan yang di dalamnya melimpah namun pada kenyataannya sumber daya ikan di sungai Sitiung mengalami penurunan hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya payung hukum terkait dengan sumber daya ikan termasuk pelestarian sumber daya ikan di Sungai Batanghari sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti setrum, racun ikan, dan bom ikan. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan, pertama bagaimana peran pemerintah Nagari Sitiung dalam mengatasi perusakan sungai Batanghari dan ekosistem yang ada di dalamnya di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya, kedua bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap pencemaran sungai menurut Undang-undang No 45 Tahun 2009 Pasal 9 di Daerah Sitiung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Adapun sumbernya menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu lapangan (Field Research) yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data pada penelitian ini dengan beberapa tahap yaitu, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data dengan menggunakanmcara triangulasi data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pemerintah Nagari Sitiung belum sepenuhnya berperan karena dalam hal regulator atau regulasi Pemerintah Nagari Sitiung belum membuat Peraturan Daerah terkait sumber daya ikan. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil belum berjalan efektif karena masih ada saja masyarakat yang menggunakan alat tangkap tidak berwawasan lingkungan sehingga adanya sosialisasi-sosialisasi dan juga program lain yang diadakan oleh Pemerintah Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai, dalam pandangan Fiqh Siyasah pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan pemerintah daerah Nagari Sitiung tengah masih belum sesuai dengan syariat Islam, yakni manusia sebagai khalifah dimuka bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam, khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.