HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Skirpsi ini mengambil judul “HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Maksud dari judul keseluruhan adalah bagaimana hak dan kewajiban orangtua terhadap anak angkat dalam hukum adat Minangkabau dan pandangan hukum Islam. Mengingat pentingnya kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, maka bagi mereka yang tidak dikarunia anak salah satu solusinya adalah dengan mengangkat anak. Dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Permasalahan utama adalah dalam satu sisi, hukum adat Minangkabau tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Namun tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang mengangkat anak. Hal ini menerangkan bahwa lembaga pengangkatan anak begitu penting dalam tatanan kehudipan masyarakat di Minangkabau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban dari hukum adat Minangkabau dan dalam hukum Islam. Adapun sumber data sekunder yaitu bahan pustaka primer, berupa al-Quran, Sunnah, literatur-literatur fikih klasik maupun kontemporer serta tambo-tambo alam Minangkabau Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban orangtua terhadap anak angkat mencakup kasih sayang, biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 171 huruf (h). Selain dari itu hukum Islam membolehkan orangtua angkatnya menikahi anak angkatnya tersebut karena tidak ada hubungan nasab dari anak yang diangkat dan juga dalam konsep kewarisan anak angkat tersebut tidak berhak atas warisan orangtua angkatnya. Anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, batas wasiat wajibah kepada anak angkat tersebut diberikan 1/3 dari harta warisan dari orangtua angkatnya. Adapun di Minangkabau memang tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, akan tetapi Minangkabau yang menjunjung tinggi sistem kekeluargaan, dikenal istilah Kemenakan Batali Budi yang diangkat dari suatu kaum. Mamak bertanggungjawab atas kemenakan tersebut dalam hal kebaikan. kemenakan batali budi tersebut diberikan setumpak sawah, ladang, kolam ikan ataupun berupa pohon kelapa guna sebagai sumber mata pencaharian kemenakan yang diberikan dari kaum tersebut. Adapun dalam konsep pernikahan kemenakan batali budi dilarang menikahi anggota kaumnya karena di Minangkabau satu kaum tersebut adalah keluarga. Dalam konsep kewarisan kemenakan batali budi dapat menerima warisan sako (gelar) dan pusako (harta) apabila anggota kaum tersebut tidak ada lagi (punah). Kewajiban anak angkat berupa menjaga nama baik, memberikan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan orangtua angkatnya tidak jauh beda dengan hukum adat Minangkabau namun dalam harta, kemenakan berkewajiban memelihara harta dan memanfaatkannya. Dan kemenakan tidak boleh semena-mena terhadap harta tersebut.