Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Perbup Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Studi Kasus Di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman), yang ditulis oleh Melati Sinto Marito NIM 1318057, Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang dalam penulisan judul ini adalah terkait adanya program bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman, untuk tahap pendataan dan penyurveian telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari (desa), sementara untuk tahap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat belum terlaksanakan hingga sampai sekarang. Pokok bahasan penelitian ini adalah, pertama Bagaimana Implementasi Perbup nomor 12 tahun 2017 di nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, kedua Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah tentang Implementasi Perbup nomor 12 tahun 2017. Jenis penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis yang digunakan dengan pola pikir deduktif yaitu analisis dari data yang bersifat umum, akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan, Implementasi Perbup nomor 12 tahun 2017 dari tahun 2019 sampai tahun 2022 belum terealisasikan dengan baik, meskipun sebelumnya pendataan dan pensurveian telah dilakukan oleh pemerintah desa (nagari). Hal ini disebabkan beberapa faktor, pertama karena di masa pandemik Covid 19. Kedua anggaran pemerintah kurang memadai. Ketiga lahan atau tanah tidak sesuai dengan domisili. Keempat penerima manfaat bantuan tidak memiliki lahan/tanah untuk pembangunan rumah layak huni. Kelima ketidakmampuan masyarakat untuk swadaya dengan nominalnya uang dua juta lima ratus. Sementara pemerintah daerah (al-sulthan tanfidziyyah) dalam pelaksanaan Perbup nomor 12 tahun 2017 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, meskipun tidak ada secara jelas pengaturannya didalam syariat Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah).