SENGKETA AKTA HARTA HIBAH ANTARA SESAMA ANAK KANDUNG (StudiAnalisisTerhadapPutusanPengadilan Agama BukittinggiNomor 194/Pdt.G/2012/PA.BKT)
<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p> Skripsiiniberjudul<strong>“SENGKETA</strong><strong> AKTA </strong><strong>HARTA HIBAH ANTARA SESAMA ANAK KANDUNG (StudiAnalisisTerhadapPutusanPengadilan Agama BukittinggiNomor 194/Pdt.G/2012/PA.BKT).”</strong>Maksudnyaialahanalisis terhadap putusanPengadilan Agama Bukittinggi terhadapsengketahartahibah antara sesama anak kandung.</p> <p> Adapunmotivasipenulisuntukmembahasnya ialah karena penulis tertarik untuk mengetahui dasar hukum formil dan hukum materil yang digunakan hakim dalam putusannya.Adapun yang menjadimasalahatautandatanya dihatipenulisialah:</p> <ol> <li> Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkaraNomor 194/Pdt.G/2012/PA.BKT.</li> <li> Bagaimanatinjauanhukum Islam danhukumpositifterhadappertimbanganMajelis Hakim dalamPutusanPengadilan Agama BukittinggiperkaraNomor 194/Pdt.G/2012/PA.BKT.</li> </ol> <p> Dalammenjawabpermasalahanini, penulismenggunakanmetodemelaluipenelitianperpustakaan (<em>library research</em>), yang manapenulismelakukanserangkaiankegiatanyang berkenaandenganmetodepengumpulan data pustaka, membacadanmencatatsertamengolahbahanpenelitian.Jadidalamhalinipenelitian yang penulislakukanberdasarkanpada data-data kepustakaan yang berkaitanpadapokokpersoalan yang dibahas, lalumengolahsertamenganalisanyamemakaimetodeinduktif, deduktifdankomperatif.</p> <p> Setelahpermasalahantersebutdibahas, didapatlahhasilnyasebagaiberikut:</p> <ol> <li> Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama BukittinggidalammemutusperkaraNomor 194/Pdt.G/2012/PA.BKT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi hukum formil dan materil, akan tetapi Pertimbanganhukumhakim Pengadilan Agama Bukittinggidalamperkara<em>a quo</em>dinilaitidakcukupataumasihkuranglandasanhukumtidakmenjelaskanpanjanglebarmengenai<em>tasbib al-hukmi</em> (nalarhukum) mengenaipembagian harta hibah tersebut.</li> <li> Memperhatikanperaturanperundang-undangan yang berlakusertahukum-hukumsyar’i yang bertaliandenganperkarainipenulismenyimpulkanbahwaputusanataskasussengketaaktahibahNomor 194/Pdt.G/2012/PA.Bkt. Mengenaipemeriksaanpermohonanhibahtunduksepenuhnyapada<em>HIR</em>dan<em>RBg</em>, sertaketentuanumumdalamundang-undangmenjelaskantentangasas-asasumumpemeriksaanperkarahibah:</li> </ol> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li> Pemeriksaandilakukanolehmajelis hakim yang terdiridaritiga orang hakim, salahseorangdiantaranyasebagaiketuamajelisdanlainnyasebagai hakim anggota.</li> <li> Pemeriksaandilakukandalamsidangterbukadanputusanperkarapermohonanhibahdiucapkandalamsidangterbukauntukumum.</li> <li> Pemeriksaan paling lambat 30 haridaritanggalpendaftaranpermohonan, karenahaliniuntukmemenuhituntutanasas yang ditentukanpadaPasal 4 (2) Undang-UndangNomor 4 tahun 2004 tentangKekuasaanPokokKehakiman, yaituperadilandilakukandengansederhana, cepatdanbiayaringan.</li> <li> Pemeriksaan di sidangpengadilandihadiripemohonatauwakil yang mendapatkuasadarimereka.</li> <li> Upayamendamaikankeduabelahpihakdiusahakanselama proses pemeriksaanberlangsung.</li> <li> Landasan yang digunakanoleh hakim padaPengadilan Agama hanya al-Qur'an, HadistdanKompilasiHukum Islam, tapitidakmenutupkemungkinandigunakannyaketentuan-ketentuanhukum lain sepanjangtidakbertentangandenganprinsip yang diaturpada al-Qur'an, HadistdanKompilasiHukum Islam.</li> </ol>