Analisis Komperatif Aturan KHI Dan Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah bagi Seorang Janda Ditinjau Dari Perspektif maqashid Syari'ah
ABSTRAK Tesis ini berjudul: “Analisis Komparatif Aturan KHI dan Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Bagi Seorang Janda Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah”. Tesis ini ditulis oleh Kornita Sofia, NIM: 10119023 Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Islam IAIN Bukittinggi, Tahun Ajaran 2021/2022. Adapun yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana perbandingan antara aturan dalam KHI dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali nikah bagi seorang janda ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah. Penulis berkeinginan meneliti hal ini dengan harapan dapat menemukn solusi bagi persoalan wali bagi seorang janda yang sering ditemui di lapangan. Adapun latar belakang penulis membahas judul tersebut karena penulis menemukan adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai kedudukan dan pentingnya wali dalam pernikahan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar perbedaan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan keduanya, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan serta seperti apa perbedaan sebenarnya di antara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer berupa kitab Bada’i ash-Shana’i karya Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud al-Kasani al-Khanafi serta Fathul Khodir karya al-Ma’ruf Ibn al-Khamam al-Hanafi dan tentunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang perwalian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait serta artikel-artikel yang terkait dengan masalah penelitian. Sementara itu sumber data tersier terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Arab-Indonesia, Kamus Istilah Hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa wali adalah rukun, termasuk bagi pernikahan seorang perempuan janda, telah sejalan dengan konsep maqashid syariah. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yang menganggap bahwa seorang janda memiliki hak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali juga sejalan dengan maqashid syariah. Bagi perempuan yang masih kecil, maka wali dapat memaksanya untuk menikah dan pernikahannya harus dilakukan oleh seorang wali, dengan syarat pasangan yang sekufu’ dengannya dan dengan mahar yang tidak rendah. Adapun bagi perempuan yang sudah dewasa, termasuk bagi janda, maka kemashlahatan yang ditemukan dari ijtihad Imam Abu Hanifah ini adalah kemashlahatan dalam menjaga hak-hak perempuan dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.