SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”. Skripsi ini ditulis oleh Isral Nurhadi, NIM: 1416.056, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi adanya pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimia terhadap tindak pidana pedofilia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Hukuman kebiri mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pihak eksekutor karena bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, dan kebiri juga telah dianggap telah merubah Hak Asasi Manusia dan sumpah dokter. Dengan alasan sesuia dengan pasal 11 Kode Etik Kedokteran, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan artinya seorang dokter harus mengarahkan segala kemampuan untuk memelihara kehidupan atau menyembuhkan orang bukan untuk mengakhiri atau menghukum orang. Mayoritas ulama mengharamkan kebiri kimia dijadikan sebagai hukuman bagi tindak pidana pedofilia. Mereka berdalil kebiri kimia mengubah bentuk fisik manusia, melanggar HAM, dan jenis hukman baru yang belum pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam dari segi maqashid syari’ah terhadap hukuman bagi pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan sejauh mana kesesuaian antara hukuman dengan tindak pelaku pedofilia. Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian library research (penelitian pustaka) dan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik penelaahan naskah atau studi kepustakaan, sedangkan dalam teknik analisa data digunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Hukuman kebiri yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tidak menggambarkan hukuman tersebut sebagai hal yang dharuriyyah menurut maqashid syari’ah. 2. Sanksi kebiri kimia tidak sesuai untuk diterapkan bagi pelaku tindak pidana pedofilia.