Analisis Sistem Utang Piutang Pupuk Dengan Pembayaran Tangguh Pada Waktu Panen Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)
Skripsi ini berjudul “Analisis Sistem Utang Piutang Pupuk Dengan Pembayaran Tangguh Pada Waktu Panen (Studi Kasus Petani Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)” ini disusun oleh Irdayanti NIM 3221030, Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik utang piutang pupuk di kalangan petani di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara. Mayoritas petani di jorong ini menggantungkan hidup dari hasil pertanian padi. Akan tetapi, karena keterbatasan modal membuat mereka sulit membeli pupuk secara tunai. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, sebagian petani memilih berhutang kepada toke (penjual pupuk) dengan sistem pembayaran ditangguhkan hingga waktu panen, dalam ekonomi syariah, aspek transparansi, keadilan, dan kejelasan akad menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kehalalan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem utang piutang pupuk tersebut berdasarkan prinsip ekonomi Islam, khususnya aspek keadilan (‘adl), tolong-menolong (ta’awun), dan larangan riba (riba nasi’ah). Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data diambil dari data primer yang diperoleh secara langsung dari informan peneliti melalui wawancara dan observasi dengan masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau yang bekerja sebagai petani yang menjadi informan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi literature dan website. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang diperoleh dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik utang piutang tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba nasi’ah. Biaya tambahan yang disepakati di awal akad sebagai kompensasi penangguhan waktu pembayaran merupakan riba yang dilarang (haram). Meskipun transaksi ini memiliki dimensi sosial berupa tolong-menolong (ta’awun) dan memberikan keuntungan bagi tengkulak, keberadaan unsur riba menggugurkan kehalalan akad tersebut. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi pembiayaan pertanian yang lebih syar’i bagi masyarakat setempat.