Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Pada DPRD Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah
Skripsi ini berjudul “Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Pada DPRD Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah”. Skripsi ini ditulis oleh Intan Lestari NIM. 1320046 pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena rendahnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Pasaman, pada kenyataannya anggota DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2019-2024 hanya terdapat 3 orang anggota perempuan. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif bukan hanya sekedar masalah kesetaraan gender dengan laki-laki saja, namun juga sebagai salah satu upaya mendorong partisipasi politik perempuan untuk ikut serta memaksimalkan perannya dalam lembaga legislatif. Adapun rumusan masalah yang pertama apa faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Pasaman dan yang kedua bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Pasaman, anggota DPRD Kabupaten Pasaman serta para caleg perempuan. Sumber data sekunder ialah buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang di dapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan uji keabsahan data untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data dengan metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Pasaman belum terpenuhi dengan baik dikarena oleh beberapa faktor seperti masih berkembangnya budaya patriaki ditengah-tengah masyarakat serta keterbatasan ruang gerak terhadap perempuan. Adapun tinjauan fikih siyasah terhadap keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Pasaman setelah dikaji yaitu dalam Islam perempuan boleh dan sah untuk menjadi pemimpin atau legislator pada lembaga legislatif