Status pernikahan dan status anak akibat dari penolakan isbat nikah perspektif hukum positif (studi kasus pengadilan agama painan)
Abstrak Skripsi ini berjudul Status Pernikahan dan Status Anak Akibat Dari Penolakan Isbat Nikah Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Painan) yang ditulis oleh Ilham Novri Wandi, Nim: 1116. 030 Program Studi Hukum Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah penulis ingin memganalisa pembahasan Status Pernikahan dan Status Anak Akibat dari Penolakan Isbat Nikah Perspektif Hukum Positif. Motivasi penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Adapun alasan ditolaknya suatu permohonan itsbat nikah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt adalah terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Budiono dan Siti karena Budiono masih terikat perkawinan dengan istrinya yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “ pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Penelitian ini menggunakan lapangan. Penelitian lapangan adalah metode penelitian di mana penulis mengumpulkan data-data yang ada pada pengadilan dan pustaka. Dengan mengadakan wawancara langsung tentang masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung terhadap beberapa hakim, panitera, dan yang bersangkutan dengan penelitian penulis ini. Sedangkan sumber seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai isbat nikah tersebut. Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan Dalam perkara ini, alasan hakim dalam Dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak, di mana istri sulit mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena orang tua tidak. memiliki akta nikah. Bagaimanapun juga seharusnya anak dalam perkara nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt mempunyai hak nasab kepada ayah biologisnya.