Analisis Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Calon Pengantin Tuna Rungu Dan Wicara Di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Calon Penganti Tuna Rungu dan Wicara di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi” yang disusun oleh Ilham Dani, NIM 1120031 Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai respons terhadap tidak adanya Uandang-undang khusus yang mengatur pelaksaan pernikahan bagi calon pengantin tuna rungu dan wicara di KUA sehingga menyebabkan penghulu tidak dapat memberikan pelayanan pernikahan kepada calon pengantin tuna rungu dan wicara secara maksimal. Di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pelaksanaan pernikahan calon pengantin tuna rungu dan wicara ini memiliki banyak versi dalam pelaksanaannya. Karena tidak adanya Undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan pernikahan calon pengantin disabilitas ini, maka perlu dibahas bagaimana pelaksanaan pelayanan nikah bagi calon pengantin (catin) tuna rungu dan wicara di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan bagaimana studi analisis yuridis pelaksanaan pernikahan bagi catin tuna rungu dan wicara di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil data primer yang didapat dari informan kunci yaitu Kepala KUA, penghulu dan beberapa staff KUA. Kemudia data sekunder yang di dapat dari bahan bacaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (field reaserch). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan calon pengantin tuna rungu dan wicara di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada calon pengantin tentang pernikahan yang dibantu oleh pihak keluarga catin dalam memberikan pemahaman. Dalam pelaksanaan akad, calon pengantin pria diberikan kesempatan untuk mengucapkan qabul sendiri dengan memberikan isyarat seperti teriakan atau anggukan sebagai tanda setuju dan ditulis bagi calon pengantin yang bisa baca tulis setelah ijab dibacakan oleh wali. Ditinjau dari studi analisis yuridis, pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin tuna rungu dan wicara yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ini sejalan dengan pasal 19 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang behubungan dengan hak pelayanan publik berupa memperoleh hak akomodasi yang layak, optimal, tanpa diskriminasi, pendampingan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tanpa biaya bagi penyandang disabilitas .