Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

IHRAM AHMED SIREGAR

1 karya publik ditemukan.

2022: 1

Perspektif Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan ('Adhal) Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi)

2022 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan (‘Adhal) Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi)”, yang ditulis oleh Ihram Ahmed Siregar, NIM 1118120, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 2022. Pembahasan ini dilatar belakangi karena peneliti menemukan dua penetapan mengenai wali Adhal di pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi yaitu penetapan Nomor:0053/Pdt.P/2016/PA.Bkt dan Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Bkt. permohonan tersebut dikabulkan padahal dalam permohonan tersebut sang wali menolak menikahkan mempelai perempuan tersebut dikarenakan demi kebaikan mempelai perempuan tersebut. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama kelas 1B Kota Bukittinggi dan perspektif hukum Islam (fiqh Islam) tentang wali adhal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Penelitian Lapangan atau Field Research dan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu primer adalah Penetapan Nomor: 0053/Pdt.P/2016/PA.Bkt dan 0050/Pdt.P/2014/PA.Bkt. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode deskriptif-analisis Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Bkt yaitu hakim mengabulkan penetapan ini karena alasan hakim khawatir jika pemohon dengan calon pasangan nya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan. Lalu penetapan nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Bkt yaitu hakim mengabulkan permohonan ini dikarenakan wali pemohon sudah dipanggil sebanyak dua kali pemanggilan tetapi tidak pernah datang sehingga hakim menyimpulkan bahwa wali enggan menjadi wali pemohon sehingga permohonan pemohon dikabulkan. Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon sudah sesuai dengan hukum Islam karena menjalankan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhi segala hal yang merugikan dan wali dari pemohon tidak memberikan alasan jelas dengan ketidakhadiran nya dan itu berarti wali menghalangi untuk menikahkan pemohon dan itu perbuatan yang zholim.