Profil penulis
4 karya publik ditemukan.
Validasi Hafalan 3 Juz/Lebih Tahap II Tahun 2022 Lajnah Tahfizhul Quran Kabupaten Tanah Datar merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan hafalan anak-anak Tanah Datar
Tanah Datar - Pagaruyung Islamic art Festival merupakan salah satu event yang benuansa religi terbesar di Sumatera Barat yang terlaksana atas kolaborasi antara ninik mamak, alim ulama dan candiak pandai (Tali Tigo Sapilin) yang dilandasi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dengan pelaksanaan Pagaruyung Islamic art Festival, Kabupaten Tanah Datar tidak hanya akan dikenal hanya sebagai destinasi budaya, akan tetapi juga akan dikenal sebagai destinasi religi. Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat membuka Pagaruyung Islamic art festival, Kamis (4/5/2023) di halaman Istano Basa Pagaruyung. Turut hadir Wakil Bupati Richi Aprian didampingi isteri Ny. Patty Richi Aprian, Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar diwakili Kabid Pemasaran Asril, Kemenag, Ketua TP-PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, Pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, Ketua MUI, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang, BUMN/BUMD, Pimpinam Organisasi Keagamaan dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Bupati juga sampaikan apresiasi kepada Tigo Tali Sapilin yaitu Ninik Mamak (LKAAM), Alim Ulama (MUI) dan Cadiak Pandai (Pemerintah) yang telah mengangkat event tersebut. Ia berharap ini bisa menjadi Kalender Event Unggulan Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Selain itu, kata Bupati, pelaksanaan Pagaruyung Islamic art Festival di Istano Basa Pagaruyung merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan filosofi ABS-SBK, apalagi Kabupaten Tanah Datar banyak memiliki sejarah tentang perkembangan Islam ini dibuktikan dengan banyaknya masjid yang sudah berusia ratusan tahun. Eka Putra juga tegaskan, Pemerintah Tanah Datar komit untuk peningkatan pengamalan agama melalui program unggulan diantaranya Satu Rumah Satu Hafizh dan sampai saat ini sudah ada 13.470 hafizh/hafizah dibawah naungan 297 rumah tahfizh, diantaranya 14 rumah tahfiz binaan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah se Tanah Datar. Di kesempatan itu, Bupati Eka juga mengajak masyarakat untuk mengukseskan tahun kunjungan wisata 2023 dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan menghelat 50 event yang tersebar di seluruh kecamatan di Tanah Datar. Dilain pihak, Kadis Pariwisata Sumbar diwakili Kabid Pemasaran Asril sampaikan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata akan selalu mendukung event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tanah Datar. "Pemerintah Provinsi sangat apresiasi Pemkab Tanah Datar yang selalu gencar melaksanakan event dalam rangka melestarikan adat, budaya dan religi. Semua itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami juga apresiasi atas telah di launchingnya kalender event Kabupaten Tanah Datar tahun 2023, apalagi itu dilakukan di luar daerah yaitu di Provinsi Riau," ungkapnya. Sebelumnya Ketua LKAAM Aresno Dt. Indomo sampaikan berkat kerjasama dari tigo tali sapilin dapat mengangkat kegiatan ivent untuk mendukung program daerah khususnya melestarikan,adat, budaya dan religi yang berdasarkan ABS-SBK dengan harapan kegiatan ini berkelanjutan setiap tahun. "Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan Pagaruyung islamic art festival yang diangkat dari kesepakatan dari tigo tali sapilin untuk melestarikan adat,budaya dan religi di Tanah Datar menuju kabupaten Tanah Datar madani dengan harapan berkelanjutan setiap tahun," sampainya. Di kesempatan tersebut juga di serahkan sebanyak 10 lembar sertifikat halal kepada pengusaha UMKM. (Prokopim/heri/reyhan)
Hajj is a worship required by Allāh to his servants who can carry it out. The obligation of this pilgrimage is general, covering all able-bodied Muslims, whether male or female. However, the obligation of this pilgrimage for women has raised many questions among the public. It is due to the hadith, which forbids women to travel alone without being accompanied by their husband or mahram. This study aimed to find out the opinions of classical and contemporary scholars about womens pilgrimage without being accompanied by their mahram. This research is normative analysis research in the form of library research. The method used is the method of content analysis with descriptive and comparative techniques. The study results reveal that there are differences of opinion among scholars regarding the departure of women to perform the pilgrimage, the differences of opinion occur in both classical and contemporary scholars. As with contemporary scholars, Muhammad bin Salih al-Utsaimin argues that a woman's pilgrimage without a mahram is legal, but her journey without a mahram is forbidden. Meanwhile, Yūsuf al-Qaradhāwī argues that the pilgrimage for women not accompanied by their mahram is legal and without sin.
Marriages are required to be registered under the provisions of Law Number 1 of 1974, specifically Article 2. This registration plays a crucial role in establishing the legality of marriages and enables the utilization of different associated benefits. Meanwhile, unregistered marriages give rise to a range of legal issues, including uncertainties regarding lineage, concerns related to maintenance, and inheritance rights. In line with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding Population Administration, couples involved have the option to obtain important documents such as the Population Identification Card (KTP), Birth Certificate, and Family Card (KK) by signing a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). This situation raises significant concerns regarding the legal implications of unregistered marriages. Therefore, this study aimed to employ an empirical legal approach with qualitative methods and obtained data through interviews, observations, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman's method to uncover the meaning within Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding Unregistered Marriages and unveiled the ambiguity in understanding the true meaning. Furthermore, a study conducted in Dharmasraya Regency in 2021 discovered the issuance of 69,144 Family Cards by the Directorate General of Population and Civil Registration, and 22,453 (32.47%) were unregistered marriages. Only 194 individuals applied for validation (isbat) within 3 years, where 101, 27, and 66 were accepted, rejected, and revoked, respectively. In conclusion, the community perceived their marriages to be legal due to the issuance of Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019, even though the SPTJM did not legalize the concept or hold legal authority over the consequences.
