Konsep Al-Qard Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Ditinjau dari Fiqih Muamalah
<p> </p> <p style="text-align: center; "> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> Skripsi ini ditulis oleh <strong>Husnil Hidayati</strong>,<strong> NIM. 1211.035 </strong>yang berjudul <strong>“</strong><strong>Konsep </strong><strong><em>Al-Qard</em></strong><strong> Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Ditinjau Dari Fiqih Muamalah</strong><strong>”</strong> maksud dari judul ini adalah mengamati pendapat atau konsep <em>qardh</em> yang terdapat pada fatwa DSN MUI tentang <em>syariah card</em>, berdasarkan konsep <em>qardh</em> pada fiqih muamalah.</p> <p style="text-align: justify; "> Motivasi Penulis mengangkatkan judul ini adalah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan akad <em>syariah card</em>. Hal ini menyangkut tentang pemahaman hukum dan pemberlakuan hukum yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama yang melakukan praktek utang-piutang, dalam hal ini khususnya pada penggunaan akad <em>syariah card</em>. Karena pada akad <em>syariah card</em>, Dewan Syari’ah Nasional MUI memberlakukan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran kewajiban atau utangnya. Sedangkan salah satu akad yang digunakan dalam akad tersebut adalah akad <em>qardh</em>. Dalam skripsi ini akan diketahui bagaimana hukum pengambilan denda terhadap keterlambatan pembayaran utang, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap hal tersebut, apakah denda tersebut boleh digunakan atau tidak.</p> <p style="text-align: justify; "> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan <em>(library research), </em>yaitu pengumpulan data-data kepustakaan berupa buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti memakai <em>content</em> <em>analisis</em>, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.</p> <p style="text-align: justify; "> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum denda keterlambatan (<em>late charge</em>) diperbolehkan dalam islam, karena terdapat unsur <em>maslahah </em>didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya. Oleh karena itu dalam hal pengambilan denda keterlambatan itu dibolehkan, agar nasabah dapat disiplin dalam pembayaran kewajibannya. </p>