Sanksi Tolou Pada Masyarakat Mentawai Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif
ABSTRAK Skirpsi ini berjudul “Sanksi Tulou Pada Masyarakat Mentawai Dalam Kasus Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Posistif”. Oleh Hidayatul Azizah, NIM 10120038 pada Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, adapun maksud dari penelitian ini menggambarkan analisis sistem penerapan sanksi tulou dalam kasus pelecehan seksual di Kecamatan Siberut Barat Daya serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari pelecehan seksual dalam penerapan sanksi tulou. Kejahatan (moral offences) dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang bukan hanya masalah hukum nasional suatu negara, namun merupakan suatu permasalahan hukum semua negara di dunia dalam artian merupakan masalah global yang sangat meresahkan. Dalam hukum islam tindak pidana pelecehan seksual belum diatur secara eksplisit dalam al-Alqur’an dan hadis, ketentuan mengenai pelecehan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Sedangkan didalam KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan. Istilah pencabulan dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkup nafsu berahi kelamin Tulou adalah sanksi adat dalam bentuk denda yang merupakan sebuah mekanisme hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Mentawai dan sudah eksis secara turun temurun, dibangun dengan niat yang baik, sabagai kontrol sosial bagi pelaku tindak pidana, serta hak pemulihan bagi korban yang dalam hukum positif disebut dengan hak restitusi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mempelajari fenomena dalam lingkunagn alamiah, bersifat deskriptif analisis, dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai. Informan dalam penelitian ini perangkat desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan tulou tidak hanya sebagai sanksi ataupun sebagai reaksi atas pelanggaran, melainkan juga untuk mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku pelanggaran di desa Pasakiat Taileleou. Tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum Islam masuk dalam kategori jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan, selain itu juga memang belum adanya klasifikasi sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara spesifik. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Dalam hukum positif semua perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan telah ditetepkan dalam hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu Perbuatan yang dilarang, pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dengan demikian pelecehan seksual masuk dalam perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan hukuman tertentu. . Kata Kunci : Sanksi tulou, Pelecehan seksual, hukum pidana Islam, hukum positif